Wewenang, Hak dan kewajiban serta Tugas MPR

tugas dan wewenang MPR

Wewenang, Hak dan kewajiban serta Tugas MPR – Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam penerapannya, kedaulatan rakyat dijalankan dengan menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat lembaga-lembaga negara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara ini memiliki wewenang, tugas, dan fungsi yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Menurut konstitusi, lembaga-lembaga negara indonesia adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Semua lembaga negara ini memiliki kedudukan yang sejajar. Tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas, wewenang dan fungsi masing-masing yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku.

Di antara semua lembaga negara, yang memiliki kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam artikel ini kita akan membahas secara khusus mengenai MPR, terutama apa wewenang dan tugas MPR dalam sistem tata negara Indonesia.

Apa itu MPR?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah salah satu lembaga negara di Indonesia. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Paska reformasi, terjadi amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sejak itu, MPR adalah salah satu lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, awalnya berbunyi:

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Setelah dilakukannya amandemen, pasal ini berubah bunyi menjadi :

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Perubahan ini tentu saja mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan, serta tugas MPR secara signifikan. Salah satunya adalah, MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945, anggota MPR adalah gabungan dari DPR dan DPD. Walaupun merupakan lembaga negara gabungan, MPR tetap memiliki tugas dan kewenangan yang khusus, yang tidak dimiliki oleh DPR atau DPD. Sebagai lembaga legislatif, MPR mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. MPR juga masih memiliki tugas dan wewenang yang terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun tidak seluas pada saat sebelum amandemen UUD 1945.

Wewenang, Hak dan kewajiban serta Tugas MPR

Keberadaan, fungsi, hak dan kewajiban, kewenangan serta tugas MPR secara konstitusional diatur oleh Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR dapat dilihat lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf b sampai f UU MD3.

Baca Juga :  Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Berikut adalah tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945, sesuai dengan yang ditampikan di website MPR :

1. Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar

Sebagai lembaga legislatif, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UUD 1945 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Ketentuan mengenai proses sidang paripurna MPR diatur secara jelas pada bab XVI mengenai perubahan Undang-undang Dasar, pasal 37 UUD 1945.

Menurut pasal 37 ayat (1) UUD 1945, usul pengubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945, harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya, pasal 37 ayat (2) mewajibkan agar usul harus diajukan secara tertulis kepada pimpinan MPR dengan disertai alasan yang jelas.

Setelah usulan pengubahan diterima, pimpinan MPR wajib memeriksa kelengkapan administrasinya, paling lama 30 hari. Jika usulan pengubahan memenuhi syarat, pimpinan MPR akan memberikan jawaban penolakan secara tertulis kepada pihak pengusul. Jika usulan memenuhi syarat, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Untuk keperluan itu, setiap anggota MPR akan menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

Menurut pasal 37 ayat (3), sidang paripurna MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 dapat dilanjutkan jika dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya, menurut pasal 37 ayat 4, pengubahan bisa di sahkan jika disetujui oleh minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah peserta sidang paripurna MPR dan ditambah satu orang.

Tidak semua bagian UUD 1945 yang bisa dilakukan amandemen. Ada bagian-bagian yang tidak boleh diubah dengan alasan apa pun. Yaitu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Tugas dan wewenang MPR terkait dengan jabatan kepresidenan adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Presiden dan wakil Presiden dipilih dan dilantik oleh MPR. Namun, setelah amandemen, presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

Dengan demikian, tugas MPR setelah adalah melantik Presiden dan wakilnya setelah dipilih secara langsung oleh rakyat.

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Tugas dan wewenang MPR lainnya terkait lembaga kepresidenan lainnya adalah memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (3) UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden oleh DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud bisa berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca Juga :  Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan DPR, MPR wajib menggelar sidang paripurna MPR untuk memutuskan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya.

Sidang paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota. Dan, Keputusan dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. keputusan juga baru bisa diambil setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di bawah ini adalah isi pasal 7A dan 7B ayat (1) sampai (7) yang mengatur mengenai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 7A UUD 1945

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 7B ayat (1) UUD 1945

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7B ayat (2) UUD 1945

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 7B ayat (3) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 7B ayat (4) UUD 1945

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 7B ayat (5) UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut

Pasal 7B ayat (6) UUD 1945

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 7B ayat (7) UUD 1945

4. Melantik Wakil Presiden Menjadi Presiden

Apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka dia digantikan oleh wakil presiden sampai berakhir masa jabatannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan.

Baca Juga :  Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Jika oleh karena sesuatu hal, MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang paripurna itu, maka pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di depan sidang paripurna DPR.

Jika oleh karena sesuatu hal, DPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

5. Memilih Wakil Presiden Dari Dua Calon yang Diajukan Presiden

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, maka MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya

Apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, maka MPR akan memilih pasangan presiden dan wakil presiden dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan waki presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Selama masa kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama akan menjadi pelaksana tugas kepresidenan.

7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR

Dalam melaksanakan kewenangan, hak, kewajiban serta tugas MPR, seluruh anggotanya terikat pada peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Kode etik MPR adalah norma atau ketentuan yang merupakan landasan etik dan moral sebagai pedoman berprilaku dan berucap mengenai hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota MPR dalam melaksanan tugas dan kewajibannya.

Demikian artikel singkat mengenai wewenang dan tugas MPR dalam sistem tata negara di Inonesia.