Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia (Perkembangan Dari Masa ke Masa)

sejarah sistem ekonomi indonesia
Sejarah sistem ekonomi Indonesia diwarnai berbagai faktor, mulai dari pergantian rezim, kondisi ekonomi global, dan kondisi sosial politik dalam negeri

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia – Saat ini, perekonomian Indonesia dikatakan menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun, kalau dilihat sejarahnya, sistem perekonomian Indonesia ternyata mengalami perkembangan seiring terjadinya perubahan rezim atau perubahan ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Pada artikel ini, kita akan membahasa secara singkat, sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa.

Sejarah Singkat Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pada jaman dahulu, sistem perekonomian Indonesia sangat bertumpu kepada sektor pertanian, perikanan, ladang berpindah, perburuan, dan aktivitas ekonomi tradisional lain. Sistem ini tergolong sebagai sistem ekonomi tradisional.

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah Indonesia, perekonomian mulai semakin berkembang. Uang sebagai alat tukar mulai dikenal, misalnya uang kepeng. Aktivitas perdagangan antar pulau bahkan perdagangan dengan kerajaan luar negeri sudah terjadi, diantaranya dengan kerajaan-kerajaan di China, India, Timur Tengah, dan terutama kerajaan-kerajaan Di kawasan Asia tenggara. Namun secara umum, perekonomian pada masa ini tergolong merkantilisme, yaitu sangat bertumpu pada penguasaan komoditas-komoditas berharga, misalnya emas dan perak.

Indonesia pernah dijajah oleh empat negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Di anatara semuanya, Belanda lah yang paling lama. Dan dengan demikian memiliki kekuasaan yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, atau Hindia belanda sebutannya waktu itu.

Belanda menguasai perekonomian Indonesia melalui perusahaan dagangnya yaitu, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memonopoli perdagangan seluruh komoditas penting yang bisa dihasilkan bumi Indonesia. VOC memiliki wewenang yang sangat besar dari pemerintah kerajaan Belanda, yang disebut hak Octrooi, yaitu :

  • Hak mencetak uang
  • Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
  • Hak menyatakan perang dan damai
  • Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
  • Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja Nusantara

Setelah merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan yang tentu saja diikuti oleh sistem ekonomi yang diterapkan. Macam-macam sistem ekonomi yang dianut Indonesia sangat terkait dengan ideologi rezim yang berkuasa masa tersebut. Secara singkat, sejarah sistem ekonomi Indonesia bisa dijabarkan sebagai berikut :

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Dari Masa ke Masa

Sistem yang diterapkan oleh tiap negara sangat tergantung oleh ideologi dan tujuan yang ingin dicapai. Karena dalam sejarah, negara kita pernah menganut berbagai sistem pemerintahan/sistem politik, maka sistem ekonomi pun berubah dari waktu ke waktu.

Selain pengaruh ideologi atau sistem pemerintahan, perekonomian suatu negara juga oleh banyak faktor lain, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal, misalnya, letak geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor-faktor eksternal, misalnya, perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Konstitusi Bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945 sudah memberikan acuan bagaimana perekonomian Indonesia dijalankan. Sistem ekonomi ini kemudian disebut sistem ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ekonomi pancasila terkandung beberapa prinsip dasar yang menjiwai aktivitas perekonomian, yaitu, prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, kesetaraan dan keadilan.

Prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia tertuang dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :

Ayat 1 :  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selain UUD 1945, kita juga memiliki UUD RIS, yaitu konstitusi pada waktu negara Indonesia berbentuk Federal. Tentu saja prinsip-prinsip ekonomi yang dianut pada era ini sesuai dengan sistem politik yang dianut pada masa itu.

Berikut adalah sejarah sistem ekonomi Indonesia dari masa kemerdekaan sampai era reformasi.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Lama

Era orde lama bisa dibagi ke dalam tiga periode, yaitu masa pasca kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Ketiganya memiliki karakteristik perekonomian masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Sebagai negara yang baru merdeka, situasi perekonomian Indonesia sangat buruk. Ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi, yang salah satunya disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Pemerintah Indonesia menyatakan ada tiga mata uang yang berlaku, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang masa pendudukan Jepang. Setelah beberapa wilayah indonesia dikuasai oleh Belanda lewat agresi militer, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) menetapkan berlakunya mata uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1946, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti mata uang Jepang. Banyaknya mata uang yang beredar sudah pasti akan mempengaruhi harga-harga barang.

Kondisi perekonomian diperparah oleh tindakan blokade Belanda terhadap akses perdagangan luar negeri. Hal ini menyebabkan kas negara kosong, bahkan tidak cukup untuk membiayai jalannya roda pemerintahan.

Untuk mengatasi berbagai masalah tertsebut, pemerintah melakukan berbagai usaha, misalnya :

  • Program Pinjaman Nasional. Program ini dilaksanakan pada bulan Juli 1946, oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP KNIP.
  • Berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan cara diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan melakukan aktivitas perdagangan dengan Singapura dan Malaysia melalui Sumatera.
  • Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dilakukan pada bulan Februari 1946, tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam rangka menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947.
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) pada tahun  1948. Program RERA mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Kasimo Plan. Suatyu rencana yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Baca Juga :  Sistem Ekonomi Tradisional : Apa Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kekurangan

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Setelah konferensi meja bundar (KMB), Belanda mengakui kedaultan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sesuai hasil perjanjian, Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat (Negara Federal).

Konsekuensi dari berubahnya bentuk negara menjadi federal adalah bergantinya konstitusi, dari UUD 1945 menjadi kontitusi RIS. Bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia). Hal-hal yang diatur dalam bagian ini antara lain :

  1. pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang (pasal 7(1)).
  2. perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum (equality before the law) (7(2), 7(3) dan 13).
  3. mendapat bantuan hukum (7(4))
  4. hak membela diri (7(4))
  5. perlindungan atas harta benda (8)
  6. mobilitas (9)
  7. larangan perbudakan dan aktivitas terkait (10)
  8. memperoleh perlakuan yang layak (11)
  9. penahanan dan hukuman, harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku (12 dan 14(b))
  10. praduga tak bersalah (14(a))

Jika dilihat, konstitusi ini mengakui adanya kepemilikan pribadi, perlindungan atas harta benda pribadi, serta persamaan di atas hukum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ciri-ciri sistem ekonomi liberal.

Perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar sesuai teori-teori ekonomi klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih belum siap untuk bersaing secara kompetitif akibat terlalu lama hidup dalam situasi perang. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Hasil konferensi meja bundar juga mengharuskan Indonesia menanggung hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda. Ironisnya Belanda juga menuntut, Indonesia menanggung biaya perang yang sebenarnya digunakan untuk menjajah rakyat Indonesia. Beban hutang yang besar ini sangat memberatkan perekonomian indonesia.

Di era ini, Presiden Soekarno hanya bertindak sebagai kepala negara. kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang dibantu oleh sebuah kabinet. Pergolakan politik yang kacau membuat kabinet-kabinet ini tidak bisa bertahan lama. Jangankan untuk membangun ekonomi, mereka hanya sibuk berebut kekuasaan antar partai politik yang sedemikian banyak.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Kacaunya situasi politik mendorong presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959. Salah satu isinya adalah kembalinya konstitusi negara ke UUD 1945. Maka sistem perekonomian pun akan dijalankan dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.

Namun, kenyataannya era ini Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden sangat besar. Sistem ekonomi yang dianut pun menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, pemerintah berharap pembangunan nasional akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi.

Namun kondisi perekonomian yang buruk memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak populer. Namun sayangnya tidak berhasil dengan baik. kebijakan-kebijakan itu antara lain :

  • Pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengadakan devaluasi. Kebijakan ini menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  • Membentuk Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin (terpusat/terencana). Kebijakan ini kurang berhasil, terbukti pada 1961-1962, Indonesia mengalami inflasi yang parah. Harga barang-barang naik 400%.
  • Pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah kembali melakukan devaluasi, menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Artinya, uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Baru

Paska G30S-PKI, muncul sebuah era yang disebut orde baru. Rezim ini mengklaim untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada awal orde baru, pemerintah memprioritaskan terbentuknya stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menyelamatkan keuangan negara dan mengamankan kebutuhan pokok rakyat. Mengendalikan inflasi sangat dibutuhkan, karena pada awal 1966 angka inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Pada era orde baru lah istilah sistem ekonomi Pancasila muncul. Dr. Emil Salim adalah ekonom yang pertama kali memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila pada tahun 1967. Namun, ketika itu belum begitu jelas apa yang beliau maksud dengan istilah sistem ekonomi pancasila itu. Akhirnya, pada tahun 1979, Dr. Emil Salim menjelaskan tentang sistem ini, yaitu, sistem yang esensinya titik keseimbangan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan terpusat. Secara sederhana, sistem Ekonomi Pancasila berarti jalan tengah dari kedua sistem yang berbeda secara ekstrem itu. Secara prinsipnya, sistem ekonomi Indonesia yang disebut dengan nama sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang secara umum berjalan menurut mekanisme pasar namun memperbolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, mekanisme pasar tidak dibiarkan berjalan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja.

Kejayaan ekonomi orde baru

Pemerintah orde baru memiliki perencanaan pembangunan yang berjenjang yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Masing-masing repelita mempunyai fokus berbeda, mulai dari pertanian, industri, sampai era yang disebut era tinggal landas. Adanya perencanaan terpusat adalah ciri-ciri atau karakteristik ekonomi komando.

Pada era orde baru, investasi asing mulai dibuka lebar-lebar, melalui Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Investasi asing merambah berbagai sektor. Kita melihat perusahaan-perusahaan asing bergerak di bidang migas, pertambangan, perbankan, dan lain-lain. Di sektor otomatif dan elektronik, pasar Indonesia praktis didominasi perusahaan jepang. Keterbukaan pada investasi asing menunjukan adanya sistem ekonomi liberal yang diterapkan Indonesia pada era orde baru.

Baca Juga :  Sistem Ekonomi Sosialis : Pengertian, Ciri-ciri, Contoh, Kelebihan dan Kekurangan

Pada orde baru, Indonesia kecipratan “oil boom”, yaitu naiknya harga minyak secara luar biasa di tahun 1970-an. Indonesia yang pada waktu itu termasuk penghasil minyak, menikmati hasil ekspor minyak yang besar. Pemasukan ini pun digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Salah satunya adalah revolusi hijau, yang membuat Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, meski hanya 2 tahun.

Perumbuhan ekonomi pada era ini cukup tinggi. Berkisar antara 6-7 persen. Namun, pemerataan pembangunan sangat kurang. Ketimpangan antar daerah dan antar individu sangat besar. Jawa mendominasi perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi 1998

Tata kelola ekonomi Indonesia sangat rentan dengan praktek KKN. Hal ini membuat perekonomian indonesia termasuk ekonomi biaya tinggi. Tidak mampu bersaing dengan negara tetangga. Sumber daya yang besar tidak mampu mensejahterakan rakyat karena ekonomi hanya berputar pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Lapangan kerja minim, banyak warga negara Indonesia terpaksa bekerja di negeri orang sebagai TKI, yang bertahan hingga kini. Infrastruktur yang berpusat di kota-kota besar di Jawa membuat daerah-daerah sulit berkembang, membuat urbanisasi sangat besar. Mereka kemudian menciptakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan.

Pada bulan Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat. Situasi ini merembet ke banyak negara asia termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek pembangunan dan membatasi anggaran belanja negara.

Namun, upaya-upaya pemerintah tidak berhasil. Perekonomian yang memang rapuh tidak berhasil diselamatkan. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Krisis ini disebut krisis ekonomi 1998.

Menurut Boediono (mantan Gubernur BI yang juga mantan wakil presiden era SBY), krisis 1998 disebabkan oleh faktor dari luar dimana yang diserang saat itu adalah neraca modal (capital account) Indonesia, yang menjadi andalan untuk membiayai perekonomian di Indonesia. Termasuk, untuk membiayai industri nonmigas dan perbankan di Tanah Air. (sumber : okezone).

Kita termasuk yang paling parah mengalami dampak krisis itu. Sistem pembayaran kita macet, LC kita nggak diakui dunia, semua runtuh ekonomi kita. Dan masalah politik pada waktu itu ada keinginan melakukan reformasi politik. Jadi aspek politik memperparah. Dan waktu itu kita nggak sadar el nino datang, kekeringan luar biasa. Ini menambah beban kita. Ini pengalaman penting bagi kita,

Kata Boediono.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Reformasi

Penurunan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di berbagai wilayah Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, yang dijabat Sudrajad Djiwandono. Akhirnya, Presiden Suharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh presiden B.J. Habibie.

Sejarah perekonomian Indonesia era presiden Habibie

Presiden B.J. Habibie mewarisi kondisi negara yang buruk pasca pengunduran diri Soeharto. Situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya kacau balau.  Banyak terjadi kerusuhan dan ancaman disintegerasi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Setelah menjabat presiden, Habibie dan kabinetnya mencoba kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi Indonesia.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
  • Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000. Bahkan di akhir pemerintahannya Rupiah berhasil mencapai nilai Rp 6500 per dolar AS.
  • Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
  • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
  • Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
  • Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • Mulai menjaga independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
  • Terciptanya UU otonomi daerah. Adanya UU otonomi daerah, gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam. Bahkan kini, undang-undang ini menjadi tonggak pemerataan ekonomi antar daerah.

Sejarah perekonomian Indonesia era presiden Abdurrahman Wahid

Pada era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur, belum ada tindakan yang cukup berhasil dalam upaya menyelamatkan negara dari keterpurukan. Di bidang ekonomi, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang diwariskan orde baru, misalnya, masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan nilai tukar rupiah.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik. Banyak manuver lawan-lawan politik presiden mengganggu kinerja perekonomian. Kondisi perpolitikan Indonesia meningkatkan risiko investasi luar negeri di Indonesia.

Pada akhirnya, presiden dituduh terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Manuver lawan-lawan politik akhirnya berhasil menjatuhkan Gus Dur sehingga digantikan oleh wakilnya yaitu, Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, terdapat berbagai prestasi pemerintahan Gus Dur di bidang ekonomi. Diantaranya, di akhir tahun 1999, hampir 3 bulan tim ekonomi bekerja, pertumbuhan ekonomi berada di level 0.7 persen (melompat 3.7 persen). Pada tahun 2000, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 4.9 persen (melompat 4.2 persen).

Istimewanya, pencapaian pertumbuhan ekonomi itu dilakukan sambil mengurangi beban hutang. Selama kepemimpinan presiden Gus Dur, pemerintah berhasil mengurangi beban utang sebesar USD 4.15 miliar.

Pemerataan pembangunan di era ini juga cukup baik, ditandai dengan koofisien Gini Ratio sebesar 0.31. Ini adalah yang terbaik sepanjang 50 tahun terakhir.

Pada tahun 2000, lembaga-lembaga rating seperti Moody dan S&P memberi kenaikan peringkat investasi pada perekonomian Indonesia.

Pada era Gus Dur, pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh dari 0.69 persen pada tahun 1999, menjadi 6.49 persen pada tahun 2000 dan 8.98 persen pada tahun 2001.

Ekspor meningkat sebesar 60 persen, dari Rp 390 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp 624 triliun pada tahun 2001. Porsi ekspor terhadap PDB naik dari 35 persen (1999) menjadi 43 persen (2001).

Baca Juga :  6 Karakteristik atau Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

Pada era Gus Dur, neraca perdagangan selalu surplus : Rp 76 triliun (1999), Rp 119 triliun (2000), dan Rp120 triliun (2001), padahal laju impor juga mengalami peningkatan hampir 60 persen pada periode yang sama.

Perekonomian Indonesia Masa Megawati Soekarnoputri

Kepemimpinan Presiden Megawati dimulai pada tanggal 23 Juli 2001, setelah menggantikan Gus Dur yang dilengserkan. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah sebagai berikut :

  • Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN ini bertujuan untuk melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan mengurangi beban negara dai kerugian BUMN. Hasil privatisasi BUMN itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1 %. Namun kebijakan privatisasi ini memicu kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi banyak dibeli investor asing.
  • Pengelolaan hutang luar negeri. Pemerintah bernegoisasi meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5.8 milyar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  • Melakukan restrukturisasi keuangan
  • Mendorong perkembangan usaha kecil menengah
  • Berupaya mengurangi KKN. Di masa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdiri, namun belum ada gebrakan konkrit dalam usaha pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2002, perekonomian Indonesia tumbuh 3.7 pesen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur perekonomian yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sedangkan investasi dan ekspor belum menunjukkan perkembangan yang bagus.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga naik dari 4.4 persen menjadi 4.7 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12.8 persen, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 9 persen.

Selama 2003, perekonomian Indonesia mengalami banyak hambatan, misalnya, dampak tragedi bom Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003, dan situasi perekonomian dunia yang masih lesu. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi makro.

Kebijakan-kebijakan tersebut ternyata memberikan kontribusi yang baik selama 2003. Antara lain ditandai oleh nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sejarah sistem ekonomi Indonesia memasuki fase baru pada tahun 2004. Pada tahun ini, Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara asia yang terkena krisis, yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan IMF. Keputusan untuk keluar dari program IMF dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro yang semakin baik dan komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Megawati menunjukkan tren naik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 4.5 persen, tahun 2003 naik menjadi 4.78 persen, dan tahun 2004 naik menjadi  5.03 persen.

Industri pengolahan semakin berkembang. Selama 2002-2004, PDB industri tersebut selalu mencapai kisaran Rp.400 triliun. Menjadikan sektor ini sebagi penyumbang PDB terbesar menurut lapangan usaha.

Perekonomian Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cukup berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam masa 10 tahun, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5-6 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada 2009 yaitu, 4.63 persen.

Tahun 2009, perekonomian Indonesia dipengaruhi situasi ekonomi global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Puncaknya terjadi pada kuartal akhir 2008. Kondisi ini menyebabkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada kuartal pertama 2009 masih mengalami tekanan berat, ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar untuk PDB.

Kekurangan pemerintahan SBY, ialah, anggaran infrastruktur kurang dari 4 persen dari APBN. Sementara, anggaran subsidi energi cukup besar.

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM saat terjadi kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan kontroversial itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Perekonomian Indonesia Masa Joko Widodo

Pada era presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur mulai mendapatkan perhatian besar. Sektor konstruksi juga terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu PDB juga didukung sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan ekonomi era Jokowi tahun 2015 sebesar 4.90 persen, pada 2016 sebesar 5.03 persen dan 2017 sebesar 5.07 persen.

Perekonomian Indonesia di era Jokowi mengalami beberapa tantangan diantaranya, harga komoditas unggulan Indonesia yang mengalami penurunan di pasar global, perang dagang Amerika dan China, dan situasi politik yang beberapa kali mengalami gangguan.

Perang dagang Amerika dan China sempat membuat nilai tukar rupiah terpuruk terhadap dollar Amerika. Bahkan sempat menembus nilai di atas Rp. 15.000.

Era Jokowi ditandai dengan masifnya sektor bisnis online. Pertumbuhan bisnis online sangat pesat, bahkan dikatakan tercepat ke dua di Asia di bawah China.

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut dari masa ke masa. Berbagai tantangan dan kesempatan mewarnai sejarah sistem ekonomi Indonesia.

Situasi dan kondisi setiap era berbeda sehingga pemimpin era itu pun mengambil kebijakan berbeda. Era orde lama bisa dikatakan Indonesia tidak sempat membangun perekonomian. Kondisi politik kacau balau, aksi-aksi separatisme, kondisi yang terpuruk secara fisik dan mental selepas penjajahan, dan beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung, membuat perekonomian masa ini sangat buruk.

Presiden Soeharto membuka keran investasi asing secara besar-besaran. Di samping itu, perekonomian Indonesia di masa ini sangat terbantu oleh meningkatnya harga minyak dunia (oil boom). Pemerintah pun memanfaatkan sektor migas sebagai penopang ekonomi Indonesia. Sayangnya Indonesia hanya berperan sebagai sebagai eksportir minyak mentah.

Era Habibie, perekonomian Indonesia berada di bawah tekanan program IMF sebagai pemberi dana untuk perbaikan perekonomian negara (setelah ditandatangani Soeharto). Sedangkan pada era SBY, perekonomian didukung harga komoditas unggulan yang tinggi.

Terakhir di era Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesai.

Demikian artikel singkat tentang sejarah sistem ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Semoga bermanfaat.