Katamasa

Sejarah Pemberontakan DI/TII Jawa Barat (Kartosuwiryo) : Lengkap

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok milisi muslim yang bertujuan untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII).

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, seorang politisi muslim radikal.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat kemudian merembet hingga ke beberapa wilayah di luar Jawa Barat.

Selain di Jawa Barat, pemberontakan DI/TII terjadi di beberapa provinsi, misalnya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan.

Baca Juga : Sejarah Pemberontakan DI/TII di Beberapa Provinsi

Pemberontakan DI/TII menginginkan berdirinya sebuah negara teokrasi berlandaskan islam yang mereka sebut Negara Islam Indonesia (NII).

Negara Islam Indonesia, disingkat NII kemudian lebih dikenal sebagai Darul Islam, yang berarti “Rumah Islam”.

Untuk mewujudkan tujuannya mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).

Dalam artikel ini kita akan membahas sejarah pemberontakan DI/TII Jawa Barat, apa latar belakang, dan apa tujuan pemberontakan ini. Selamat membaca.

Latar Belakang DI/TII Jawa Barat

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adanya kekosongan kekuasaan (militer) di wilayah Jawa Barat sebagai akibat hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda.

Salah satu hasil perjanjian Renville adalah wilayah republik Indonesia hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan beberapa wilayah Sumatera.

TNI juga harus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah pendudukan seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagai konsekuensinya, pasukan TNI di Jawa Barat harus hjrah ke wilayah Jawa tengah. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuatan di Jawa Barat.

Hasil Perjanjian Renville tidak memuaskan banyak pihak di Indonesia.

Berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, menolak untuk mematuhi hasil Perjanjian Renville tersebut.

Mereka menolak untuk meninggalkan Jawa Barat dan terus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Keadaan diperparah ketika dalam agresi militer Belanda 2, Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta.

Bagi S.M. Kartosuwiryo, Negara Indonesia sudah kalah dan bubar, maka ia memperoklamasikan berdirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1949, di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Negara islam Indonesia selanjutnya lebih dikenal sebagai Darul Islam (DI).

Pemberontakan ini dilakukan oleh sejumlah milisi Muslim, dibawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Kartosuwiryo adalah seorang politisi terkemuka Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).

Tujuan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Tujuan pemberontakan DI/TII Jawa Barat adalah untuk membentuk sebuah negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara, yang mereka sebut Negara islam Indonesia (NII).

Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”.

Selanjutnya, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Sunnah”.

Mereka juga membentuk organisasi tentara yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII).

Sehingga pemberontakan mereka kemudian lazim disebut pemberontakan DI/TII.

Kronologi Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Sejarah pemberontakan DI/TII Jawa Barat bermula dari Tasikmalaya.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat terjadi pada masa kabinet Amir Sjarifudin.

Pada masa kabinet Amir Syarifudin ini terjadi perjanjian renville yang hasilnya banyak merugikan pihak republik.

Hasil perundingan itu banyak ditentang oleh berbagai laskar termasuk laskar di bawah pimpinan S.M Kartosuwiryo.

Bagi mereka, hasil perjanjian itu dan juga penangkapan Soekarno-Hatta di Yogyakarta telah menunjukkan kekalahan, artinya negara Indonesia telah bubar.

Maka menurut latar belakang kejadiannya, salah satu faktor penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII Jawa Barat adalah hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak republik Indonesia dan penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta.

Awalnya, S.M Kartosuwiryo hanya menolak untuk ikut hijrah bersama pasukan TNI ke wilayah Jawa Tengah meninggalkan Jawa Barat.

Dia bersama pasukannya, yaitu Laskar Hizbullah/Sabillilah yang berjumlah sekitar 4000 orang terus menyatakan perlawanan terhadap Belanda.

Pada bulan Agustus 1949, S.M. Kartosuwiryo mengeluarkan Maklumat NII No.7 yang berisi pernyataan pendirian Negara Islam Indonesia (NII).

Akhirnya, tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368 Hijriah), S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa barat.

Proklamasi Negara Islam Indonesia tersebut juga dilengkapi dengan sepuluh penjelasan.

Isi salah satu penjelasan Proklamasi Negara Islam Indonesia adalah penegasan bahwa Negara Islam Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia.

Pada saat itu, sesuai hasil perjanjian renville maka wilayah Jawa Barat seharusnya berada di bawah pengawasan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan dibentuk kemudian.

Wilayah Jawa Barat didirikan sebuah negara bagian RIS yang bernama Negara Pasundan yang dipimpin oleh walinegara Wiranatakusuma.

Namun, Negara Pasundan ternyata tidak berdaya menghadapi situasi pemberontakan ini.

Wiranatakusuma, selaku wali Negara pasundan berpendapat hanya pasukan TNI yang mampu mengatasi pemberontakan ini.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat sangat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat.

Kantor berita Antara melaporkan ribuan kasus penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan pencurian selama gangguan keamanan di Jawa Barat sejak 1950 hingga Agustus 1954.

Gangguan keamanan di Jawa Barat akibat pemberontakan DI/TII membuat beberapa serikat buruh dan organisasi masyarakat (ormas) menuntut agar Gubernur Jawa Barat dan Dewan Menteri di Jakarta membubarkan DPRDS (Dewan Perwakilan Daerah Sementara).

Mereka menuntut pembubaran DPRDS karena dianggap tidak memperdulikan penderitaan rakyat akibat situasi keamanan yang tak menentu di Jawa Barat.

Mereka bahkan menuduh DPRDS Jawa Barat sebenarnya mendukung DI/TII.

Tuduhan itu dilontarkan karena masalah keamanan Jawa Barat tidak dimasukkan dalam agenda sidang padahal sudah diajukan banyak anggota.

Tuntutan pembubaran DPRDS tercatat di arsip Resolusi dari Beberapa Sarekat Buruh dan Ormas tentang Penggantian DPRDS melalui Pemilu (ANRI, Inventaris Arsip Sekretarian Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, nomor arsip 1074) (sumber).

Upaya Mengatasi Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yaitu dengan melancarkan operasi militer yang diberi nama Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha.

Awalnya, pihak pemerintah berupaya menempuh jalan musyawarah yang dilakukan oleh M. Natsir untuk membujuk Kartosuwiryo kembali ke NKRI.

Baca juga : Pengertian NKRI

Namun, upaya menyelesaikan pemberontakan dengan jalan musyawarah tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak DI/TII Jawa Barat.

Akhirnya, pemerintah Indonesia melalu TNI terpaksa melakukan tindakan tegas melalui operasi militer.

Mulai tanggal 1 April 1962, Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha untuk menumpas pemberontakan DI/TII digelar.

Operasi Pagar Betis melibatkan peran rakyat untuk mengepung tempat persembunyian pemberontak.

Sementara itu, operasi Barathayudha dilakukan oleh TNI dengan cara menyerang kantong-kantong kekuatan DI/TII.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memadamkan pemberontakan ini cukup berat. Pemberontakan ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 13 tahun.

Lamanya upaya pemerintah mengatasi pemberontakan DI/TII Jawa Barat karena saat itu fokus pemerintah Indonesia terpecah.

Selain harus menghadapi pemberontakan DI/TII Jawa Barat, pemerintah juga sibuk menghadapi Belanda.

Di samping itu, pasukan Tentara Islam Indonesia (TII) melakukan taktik bergerilya di kawasan hutan dan gunung-gunung.

Pada tanggal 4 juni 1962, pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo beserta pengikutnya di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat.

Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang (Mahadper) memutuskan bahwa gerakan DI/TII Jawa Barat pimpinan kartosuwiryo adalah pemberontakan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Kartosuwiryo.

Pada 4 September 1962, Kartosoewirjo meminta untuk dipertemukan dengan anggota keluarganya.

Keesokan harinya, tanggal 5 September 1962 Kartosuwiryo dieksekusi mati di hadapan regu tembak di sebuah pulau sekitar Teluk Jakarta.

Demikian artikel singkat kami tentang sejarah pemberontakan DI/TII Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Semoga bermanfaat.

Sharing is caring