Sejarah Pemberontakan DI/TII Aceh (Daud Beureueh) : Lengkap

Pemberontakan DI/TII Aceh adalah pemberontakan sejumlah tokoh pemimpin Aceh yang menyatakan Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo.

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh, mantan Gubernur Militer wilayah Aceh yang juga seorang ulama.

Meletusnya pemberontakan DI/TII Aceh disebabkan oleh kekecewaan para tokoh pemimpin Aceh atas digabungnya wilayah Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara.

Para pemimpin Aceh merasa bahwa penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara mengabaikan jasa-jasa masyarakat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga : Sejarah Pemberontakan DI/TII di Beberapa Provinsi

Dalam artikel ini kita akan membahas sejarah pemberontakan DI/TII Aceh, apa latar belakang, dan apa tujuan pemberontakan ini. Selamat membaca.

Latar Belakang DI/TII Aceh

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan para pemimpin Aceh karena wilayah provinsi Aceh dilebur menjadi satu ke dalam provinsi Sumatra Utara dengan ibu kota di Medan.

Peleburan provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara menurut mereka seperti mengabaikan jasa-jasa masyarakat Aceh saat masa perjuangan mempertahankan kedaulatan dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950).

Para pemimpin formal di Aceh juga khawatir hal itu akan mengembalikan kekuasaan para ulee balang yang sejak dahulu telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh.

Selain itu, ada keinginan dari masyarakat Aceh untuk untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan mereka.

Cornelis Van Dijk, sejarawan berkebangsaan Belanda, menyebutkan, ada satu alasan yang membuat pemimpin Aceh waktu semakin kecewa terhadap pemerintah pusat di jakarta.

Waktu itu, di Aceh beredar rumor tentang keberadaan sebuah dokumen rahasia mengenai perintah pembunuhan terhadap 300 pemimpin Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam.

Dikabarkan, perintah pembunuhan itu dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Ali Sastroamidjojo.

Menurut rumor yang beredar di kalangan masyrakat Aceh itu, perintah pembunuhan terhadap 300 pemimpin Aceh dikeluarkan akibat adanya kecurigaan pemerintah pusat bahwa Aceh sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia.

Baca Juga :  Sejarah Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar) : Lengkap
Teungku Daud Beureueh pemimpin DI/TII Aceh

Pemimpin pemberontakan DI/TII Aceh adalah Daud Beureueh.

Daud Beureueh adalah tokoh Aceh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh saat peristiwa agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947.

Kronologi Pemberontakan DI/TII Aceh

Pemberontakan Daud Beureueh (DI/TII Aceh) pada tahun 1953 disebabkan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat (sumber).

Satu diantaranya, peleburan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara pada tahun 1950.

Kebijakan itu membuat rakyat Aceh marah dan menentang kebijakan pusat.

Mereka menuntut agar pemerintah pusat mengembalikan status propinsi Aceh yang otonom.

Daud Beureueh sebenarnya adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat membuat Daud Beureueh merasa dikhianati.

Pemerintah pusat membubarkan Divisi X TNI di Aceh dan puncaknya pada tanggal 23 Januari 1951 status provinsi bagi Aceh dicabut, Aceh dilebur ke dalam provinsi Sumatera Utara.

Ada yang mengatakan bahwa kebijakan itu dilakukan oleh kabinet Natsir. Namun, ada juga yang berpendapat hal itu adalah kebijakan kabinet sebelumnya.

Namun kebijakan kabinet siapa pun itu, yang jelas pemerintah pusat telah menghapus status provinsi Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara.

Dua hari paska keputusan itu dikeluarkan, pemerintah pusat melantik Abdul Hakim sebagai Gubernur Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kota pemerintahan.

Daud Beureueh, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal yang membawahi Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, bahkan tidak mengetahui pengangkatan gubernur baru tersebut.

Selain alasan itu, sebenarnya masyarakat Aceh sudah lama merasa tidak diperhatikan pemerintah pusat.

Perekonomian rakyat tidak diperhatikan, pendidikan tidak terurus, dan menururt pandangan daud Beureueh elit politik di Jakarta hanya sibuk bertikai dalam sistem politik parlementer daripada mengurus rakyatnya.

Dan yang paling utama, mereka menuntut status otonomi khusus, yang memberi hak pemerintah lokal Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan asas Islam.

Baca Juga :  9 Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Namun, tuntutan untuk mendapatkan status otonomi khusus tidak kunjung dipenuhi pemerintah pusat.

Hal-hal di atas memicu kemarahan seoarang Daud Beureueh sebagai gubernur militer wilayah Aceh.

Dengan jabatannya sebagai Gubernur Militer, Daud Beureueh memegang kekuasaan penuh terhadap pertahanan daerah Aceh dan menjadi pemimpin seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.

Selain sebagai pemimpin formal pemerintah sipil dan militer, Daud Beureueh juga merupakan seorang ulama yang cukup berpengaruh.

Perannya yang besar itulah yang memudahkannya untuk menarik simpati rakyat sehingga pengikutnya semakin hari semakin banyak.

Selain berhasil mendapatkan banyak pengkut di kalangan rakyat Aceh, Daud Beureuh juga mendapat dukungan dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di wilayah Pidie.

Dalam kongres ulama Aceh di Medan, yang dilanjutkan dengan kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Langsa, April 1953, semakin bulat lah niat untuk memberontak melawan pemerintah pusat di Jakarta.

Dengan kekuatan seperti itu, pemberontakan DI/TII Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh ini berhasil menguasai wilayah Aceh untuk beberapa waktu lamanya.

Dalam upayanya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, Daud Beureueh menjalin kontak dengan Kartosuwiryo, pemimpin DI/TII di Jawa Barat, yang sudah lebih dahulu memproklamasikan Darul Islam.

Baca juga : Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Daud Beureueh memulai pemberontakan DI/TII di Aceh dengan sebuah pernyataan (proklamasi) bahwa wilayah Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo.

Proklamasi dimulainya pemberontakan DI/TII Aceh dilakukan pada tanggal 20 September 1953.

Penumpasan DI/TII Aceh

Situasi yang tidak menentu di Aceh membuat pemerintah pusat di Jakarta tidak tinggal diam.

Pemerintah berupaya menyelesaikan pemberontakan DI/TII Aceh dengan cara damai.

Presiden Sukarno datang ke Aceh pada tahun 1951, namun ternyata mendapat sambutan yang dingin.

Dalam sebuah artikel di jurnal Pacific Affairs yang terbit pada 1963, pengamat politik Herbert Feith menulis bahwa Presiden disambut dengan bentangan poster-poster antipresiden.

Baca Juga :  Sejarah Pemberontakan DI/TII Jawa Barat (Kartosuwiryo) : Lengkap

Salah satu poster berbunyi “Kami cinta presiden tapi lebih cinta agama,”.

Setelah upaya penyelesaian konflik secara damai tidak berhasil, upaya pemerintah Indonesia untuk memadamkan pemberontakan DI/TII Aceh mulai menggunakan kekuatan bersenjata (militer).

Operasi militer dilakukan paska pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan Presiden No. 175 tahun 1952 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Aceh menjadi daerah ”Militaire bystand”.

Pemerintah Indonesia juga membentuk operasi khusus militer untuk menumpas pemberontakan DI/TII Aceh yang diberi nama Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka.

Meskipun bergitu, upaya menyelesaikan konflik secara damai tetap dilanjutkan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengirim utusan-utusan khusus untuk beretemu dan berdialog dengan pihak pemberontak khususnya dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Wakil Presiden Hatta, yang punya latar belakang keislaman, juga mengunjungi Aceh untuk ikut meredakan situasi.

Hatta datang pada bulan Juli 1953 dan berhasil menemui Daud Beureueh.

Paska pertemuan itu, Hatta pulang ke Jakarta dengan keyakinan pemberontakan DI/TII Aceh bisa diselesaikan secara damai.

Namun, di Jakarta Hatta justru mendapatkan banyak kritik karena dianggap ceroboh telah mempengaruhi Perdana Menteri Wilopo yang membuat pemerintah terkesan membiarkan pemberontakan DI/TII Aceh hingga tahun 1953.

Akhirnya konflik pemberontakan DI/TII Aceh Daud Beureueh berhasil diselesaikan dengan musyawarah.

Pemerintah pusat menyepakati status otonomi khusus bagi Aceh melalui pembentukan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan status otonomi ini, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh memiliki kebebasan untuk menjalankan pemerintahan dengan unsur-unsur Syariat Islam di dalamnya.

Untuk merayakan selesainya konflik pemberontakan DI/TII Aceh secara damai ini, selanjutnya digelar suatu upacara akbar di Blangpadang tanggal 18-22 Desember 1962, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).

Demikian artikel singkat kami tentang sejarah pemberontakan DI/TII Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Semoga bermanfaat.