Katamasa

Sejarah Pembentukan BPUPKI & Lahirnya Pancasila (Info Lengkap)

Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang. Salah satu kronik sejarah yang mewarnai proses kemerdekaan adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bagaimana kah sejarah pembentukan BPUPKI? Apa latar belakang dan tujuan pembentukannya?

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chōsa-kaiDokuritu Zyunbi Tyoosa-kai.

BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Badan ini dibentuk oleh Jepang sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.

Pembentukan BPUPKI akan menjadi wahana lahirnya Indonesia merdeka di bawah ketua Dr. Radiman Wedyodiningrat.

Baca juga : Sejarah BPUPKI

Pada artikel ini kita akan membahasa secara lengkap sejarah pembentukan BPUPKI, bagaimana suasana pembentukan, latar belakang pembentukan, dan apa sebenarnya tujuan pembentukan BPUPKI. Selamat membaca.

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

Banyak sejarawan mengatakan latar belakang pembentukan BPUPKI adalah kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI?

Jepang menyadari bahwa kekalahan mereka dalam perang Pasifik semakin mendekati kenyataan.

Oleh karena itu, pada tanggal 7 sepetember 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.

Janji ini adalah strategi Jepang. Mereka berharap rakyat Indonesia menganggap tentara Sekutu sebagai penyerbu negara, dan ikut berperang bersama Jepang.

Sebagai realisasi janji Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 pemimpin pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan akan membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Badan yang akan dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang ini diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pembentukan BPUPKI oleh pemerintahan militer Jepang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25.

Kedua komando AD ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. Oleh karena itu, pembentukan BPUPKI hanya dilakukan untuk kedua wilayah tersebut.

Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang berada di bawah komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa.

Latar belakang pembentukan BPUPKI tertulis dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945.

Maklumat No. 23 dikeluarkan karena Jepang menyadari kedudukan militernya sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu.

Dengan demikian, pembentukan BPUPKI oleh Jepang bukanlah benar-benar niat Jepang untuk merealisasikan janji kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BPUPKI adalah strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu mereka dalam perang.

Jepang berharap, dengan sisa-sisa kekuatannya ditambah kekuatan rakyat Indonesia, mereka bisa mempertahankan politik kolonialnya.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Kapan tanggal pembentukan BPUPKI?

Pembentukan BPUPKI sudah diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945.

Namun, pembentukan BPUPKI baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945.

Jepang mengumumkan tentang pembentukan BPUPKI pada saat peringatan upacara hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Setelah BPUPKI secara resmi terbentuk, dilakukan upacara peresmian yang berlangsung di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta, pada tanggal 28 mei 1945.

Upacara peresmian BPUPKI itu juga dihadiri oleh dua orang pejabat Jepang, yaitu Jendral Itagaki dan Letnan Jendral Nagano.

Pada upacara peresmian BPUPKI, pengibaran bendera jepang dilakukan oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, sedangkan pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Royohiko Masuda.

Tujuan Pembentukan BPUPKI

Apa tujuan pembentukan BPUPKI?

Tujuan pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia.

Namun, janji Jepang itu sebenarnya bertujuan untuk memperoleh simpati rakyat Indonesia sehingga membantu mereka dalam perang pasifik melawan sekutu.

Sementara bagi Indonesia, tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapkan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Anggota BPUPKI

Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang.

Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Ketua BPUPKI dibantu oleh 2 orang wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Selanjutnya juga dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang.

Badan Tata Usaha ini diketuai oleh Raden Pandji Soeroso dibantu oleh wakil ketua, yaitu, Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang).

Sidang BPUPKI dan Hasilnya

BPUPKI mengadakan dua kali masa persidangan resmi. Selain itu, juga ada pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI.

Di bawah ini adalah penjelasan masa sidang resmi BPUPKI dan hasilnya :

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pada hari itu juga dilakukan upacara seremonial pembukaan masa sidang pertama BPUPKI.

Kegiatan ini dilakukan di gedung Chuo Sangi In. Gedung ini pada zaman Belanda digunakan sebagai gedung Volksraad (semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda). Kini gedung itu dinamai Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta.

Selain dihadiri seluruh anggota, upacara pelantikan anggota dan pembukaan masa sidang BPUPKI yang pertama ini dihadiri pula oleh dua orang pembesar militer jepang, yaitu : Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun, keduanya tidak lagi hadir pada masa persidangan resminya itu sendiri.

Meskipun pembukaan sidang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, masa persidangan resmi baru dimulai keesokan harinya, tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung selama 4 hari sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.

Persidangan BPUPKI yang pertama bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Agenda persidangan diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yang disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”).

Baca Juga : Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan agenda merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum merumuskan konstitusi, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu.

Dasar Negara dirumuskan terlebih dahulu karena dasar negara akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan ketua BPUPKI pada peserta sidang.

Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua sidang mengajukan pertanyaan : “Apa Dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Umumnya, kita disuguhi bahwa ada 3 pembicara yang memberikan pidato tentang dasar negara :

Pidato Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Moh. Yamin mendapat giliran berpidato pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945. Pada pidatonya, Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu :

  1. Peri Kebangsaan.
  2. Peri Kemanusiaan.
  3. Peri Ketuhanan.
  4. Peri Kerakyatan.
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain berpidato, Moh. Yamin juga menyampaikan rumusan 5 dasar negara secara tertulis, yaitu :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
  3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu :

  1. Negara individualistik, yaitu negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H. J. Laski.
  2. Negara golongan (class theori), yaitu negara yang terdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin.
  3. Negara Integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi berdiri di atas kepentingan bersama sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Untuk negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan diterapkannya negara integralistik (negara persatuan), yaitu negara satu untuk semua orang.

Selain itu, Mr. Soepomo juga mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Paham Persatuan.
  2. Perhubungan Negara dan Agama.
  3. Sistem Badan Permusyawaratan.
  4. Sosialisasi Negara.
  5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada hari terkahir masa persidangan BPUPKI yang pertama, Ir. Soekarno mendapatkan giliran berpidato.

Dalam pidatonya, Bung Karno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
  3. Mufakat atau Demokrasi.
  4. Kesejahteraan Sosial.
  5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Rumusan dasar negara usulsan Bung Karno diberi nama Pancasila.

Pancasila dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila, yaitu :

Trisila tersebut bila diperas lagi dapat menjadi Ekasila, yaitu : gotong royong.

Catatan Penting Lahirnya Pancasila

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena hari itu adalah hari di mana Bung Karno menyampaikan Pancasila untuk pertama kalinya.

Namun, sampai hari ini masih bertahan kontroversi tentang siapa sebenarnya yang pertama kali mengemukakan Dasar Negara Pancasila.

Kontroversi ini bertahan bukan karena fakta sejarahnya tidak jelas, namun semata-mata ego politik. Tidak mau mengakui kebenaran hanya karena kebenaran itu akan membuat kebesaran tokoh politik yang tidak disukainya.

Namun, fakta hari lahir Pancasila sedikit demi sedikit menemui titik terang dengan sudah ditemukannya dokumen-dokumen otentik, yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Dari penelitian terhadap naskah-naskah itu ditemukan fakta bahwa :

Baca Selengkapnya : Akhir Polemik Hari Lahir Pancasila

Pembentukan Panitia Sembilan

Para peserta sidang bergemuruh mendengarkan pidato Bung Karno tentang dasar negara. Pidato dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama.

Setelah bermusyawarah, sidang BPUPKI menyepakati Pancasila usulan Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945 inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

BPUPKI kemudian menjalani masa reses persidangan selama satu bulan lebih.

Sebelum memulai masa reses, terbentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil itu diberi nama “Panitia Sembilan“.

Panitia Sembilan bertugas untuk mengolah lebih lanjut redaksional dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati berdasarkan pidato Bung Karno.

Ketua Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi wakilnya. Sementara anggota lainnya adalah gabungan dari golongan Islam dan golongan nasionalis.

Berikut adalah Daftar anggota Panitia Sembilan :

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzaki
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis.

Tugas Panitia Sembilan adalah merumuskan redaksional Dasar Negara berdasarkan pidato Soekarno yang telah disepakati sebagai dasar negara.

Setelah melalui pembicaraan yang alot antara, akhirnya pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945 mereka berhasil membuat draft rumusan dasar negara Republik Indonesia.

Rumusan dasar negara hasil Panitia Sembilan kemudian lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Setelah draft rumusan dasar negara berhasil dibuat, Ir. Soekarno (sebagai ketua Panitia Sembilan) melaporkannya kepada anggota BPUPKI.

Laporan itu berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta.

Rumusan dasar negara Republik Indonesia menurut Piagam Jakarta adalah :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Draft rumusan dasar negara itu diterima kemudian akan dimatangkan lagi pada masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945.

Selain pertemuan-pertemuan anggota Panitia Sembilan, pada masa reses itu, terjadi juga pertemuan tidak resmi yang diikuti oleh 38 orang anggota BPUPKI.

Pertemuan tidak resmi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno itu membicarakan mengenai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari persidangan tidak resmi ini kemudian dibahas kembali pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945)

Masa persidangan kedua BPUPKI berlangsung antara tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 17 Juli 1945.

Agenda sidang kedua BPUPKI ini adalah :

Dalam masa sidang kedua BPUPKI ini, seluruh anggota BPUPKI terbagi menjadi panitia-panitia kecil.

Panitia-panitia kecil pada masa sidang BPUPKI, antara lain :

Dalam persidangan panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, terbentuk lagi panitia kecil di bawahnya yang memiliki anggota sebanyak 7 orang, yaitu :

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Panitia kecil baru ini memiliki tugas khusus untuk merancang isi Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 13 Juli 1945, persidangan panitia Perancang Undang-Undang Dasar (yang diketuai Soekarno) membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya tersbut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno membacakan laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPKI.

Dalam laporan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibacakan Ir. Soekarno tersebut, tercantum tiga masalah pokok yaitu :

  1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis (Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
  2. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.
  3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
  4. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.
  5. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Direncanakan bahwa konsep naskah pernyataan/proklamasi kemerdekaan negara Indonesia akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta.

Sementara itu, konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Sementara itu, masih terjadi perdebatan antar peserta sidang BPUPKI tentang penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia yang akan dibentuk.

Akhirnya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.

Pembubaran BPUPKI

Karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Hasil-hasil persidangan BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota sebanyak 21 orang.

Anggota PPKI adalah perwakilan berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, yaitu : 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, 1 orang dari etnis Tionghoa.

Demikian artikel kami tentag sejarah pembentukan BPUPKI. Semoga bermanfaat.

Sharing is caring