Hari Lahir Pancasila (Akhir Pengaburan Fakta Sejarah)

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Namun, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari peringatan lahirnya dasar negara Indonesia itu ternyata melalui jalan yang panjang.

Pada artikel ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasia, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga : Pengertian NKRI

Mudah-mudahan melalui artikel ini pembaca memahami mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus membahas fakta-fakta yang mengakhiri upaya pengaburan sejarah yang telah lama dilakukan.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Kapan hari lahir Pancasila? Pertanyaan ini selalu mengemuka setiap kali mendekati tanggal 1 Juni.

Pertanyaan ini sebenarnya lebih kepada pertanyaan politis daripada sejarah. Karena sejak ditemukannya dokumen-dokumen otentik terkait hari lahir Pancasila, kontroversi yang terkait dengannya semestinya sudah berakhir.

Sejarah hari lahir Pancasila terkait dengan beberapa peristiwa, yaitu :

  • Pidato dasar negara oleh Soekarno pada sidang resmi BPUPKI yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945.
  • Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
  • Ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar negara Pancasila pada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945.

Baca Juga : Sejarah pembentukan BPUPKI

Selanjutnya kita akan membahas satu demi satu peristiwa sejarah yang terkait langsung dengan hari lahir Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.

Pidato Pancasila Pada Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI mengadakan dua kali masa persidangan resmi. Selain itu, juga ada pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI.

Karena artikel ini khusus tentang sejarah hari lahir Pancasila, maka kita akan membahas peristiwa pada masa sidang BPUPKI yang pertama saja. Sedangkan Masa sidang yang kedua tidak dibahas di artikel ini.

Artikel akan ditulis sesuai dengan narasi yang selama ini dipercaya karena diajarkan secara masif pada masa orde baru.

Peristiwa pada masa sidang BPUPKI yang pertama ini lah yang dicoba dikaburkan peristiwa sebenarnya.

Di bagian bawah artikel, baru kita akan membahas peristiwa yang sebenarnya terjadi setelah dokumen-dokumen otentik akhirnya ditemukan (dulu dikabarkan hilang setelah dipinjam Mohammad Yamin).

Note :

1. Dokumen otentik dipinjam M. Yamin, kemudian beliau menulis buku dan mengklaim “Saya meminta perhatian, bahwa dalam rapat tanggal 29 Mei dulu saya telah melampirkan suatu rancangan UUD Republik Indonesia”. Dokumen itu tidak dikembalikan dan kemudian dinyatakan hilang.

2. Selanjutnya, Nugroho Notosusanto, sejarawan yang juga tentara dan kemudian menjadi rektor UI dan menteri pendidikan dan kebudayaan era orde baru, berdasarkan buku tulisan M. Yamin menyatakan Penemu Pancasila adalah M. Yamin, sedangkan Soekarno hanya mengulang-ulang apa yang sebelumnya sudah disebutkan M. Yamin.

Oke, langsung saja, begini peristiwa yang terjadi pada masa sidang BPUPKI yang pertama, versi yang diajarkan orde baru.

Pembukaan sidang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, namun masa persidangan resmi baru dimulai keesokan harinya, tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung selama 4 hari sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.

Persidangan BPUPKI yang pertama bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Agenda persidangan diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yang disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”).

Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan agenda merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum merumuskan konstitusi, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu.

Dasar Negara dirumuskan terlebih dahulu karena dasar negara akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan ketua BPUPKI pada peserta sidang.

Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua sidang mengajukan pertanyaan : “Apa Dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Umumnya, kita disuguhi bahwa ada 3 pembicara yang memberikan pidato tentang dasar negara :

Pidato Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Moh. Yamin mendapat giliran berpidato pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945. Pada pidatonya, Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu :

  1. Peri Kebangsaan.
  2. Peri Kemanusiaan.
  3. Peri Ketuhanan.
  4. Peri Kerakyatan.
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain berpidato, Moh. Yamin juga menyampaikan rumusan 5 dasar negara secara tertulis, yaitu :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
  3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu :

  1. Negara individualistik, yaitu negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H. J. Laski.
  2. Negara golongan (class theori), yaitu negara yang terdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin.
  3. Negara Integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi berdiri di atas kepentingan bersama sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Untuk negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan diterapkannya negara integralistik (negara persatuan), yaitu negara satu untuk semua orang.

Selain itu, Mr. Soepomo juga mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Paham Persatuan.
  2. Perhubungan Negara dan Agama.
  3. Sistem Badan Permusyawaratan.
  4. Sosialisasi Negara.
  5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada hari terakhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, Ir. Soekarno mendapatkan giliran berpidato.

Baca Juga :  Sejarah Pembentukan BPUPKI & Lahirnya Pancasila (Info Lengkap)

Dalam pidatonya, Bung Karno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
  3. Mufakat atau Demokrasi.
  4. Kesejahteraan Sosial.
  5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Rumusan dasar negara usulan Bung Karno diberi nama Pancasila.

Pancasila dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila, yaitu :

  • Sosionasionalisme.
  • Sosiodemokrasi.
  • Ketuhanan yang berkebudayaan.

Trisila tersebut bila diperas lagi dapat menjadi Ekasila, yaitu : gotong royong.

Piagam Jakarta Oleh Panitia Sembilan

Setelah menjalani sidang selama 4 hari, BPUPKI menjalani masa reses persidangan selama satu bulan lebih.

Sebelum memulai masa reses, terbentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil itu diberi nama “Panitia Sembilan“.

Panitia Sembilan bertugas untuk mengolah lebih lanjut redaksional dasar negara Republik Indonesia.

Ketua Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi wakilnya. Sementara anggota lainnya adalah gabungan dari golongan Islam dan golongan nasionalis.

Berikut adalah Daftar anggota Panitia Sembilan :

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzaki
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis.

Setelah melalui pembicaraan yang alot, akhirnya pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945 mereka berhasil membuat draft rumusan dasar negara Republik Indonesia.

Rumusan dasar negara hasil Panitia Sembilan kemudian lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Setelah draft rumusan dasar negara berhasil dibuat, Ir. Soekarno (sebagai ketua Panitia Sembilan) melaporkannya kepada anggota BPUPKI.

Laporan itu berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta.

Rumusan dasar negara Republik Indonesia menurut Piagam Jakarta adalah :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penetapan Pembukaan UUD 1945

Karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Hasil-hasil persidangan BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota sebanyak 21 orang.

Anggota PPKI adalah perwakilan berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, yaitu : 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, 1 orang dari etnis Tionghoa.

Peristiwa penting terkait hari lahir Pancasila adalah persidangan pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada hari itu, terjadi kesepakatan antara pihak Islam dan Nasionalis mengenai rancangan akhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Kesepakatan itu adalah menghapus tujuh kata dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Perubahan yang telah disepakati itu kemudian menjadi “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Selain perubahan pada “Pembukaan”, perubahan juga dilakukan pada “batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

Di bawah ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi setelah lobi-lobi antara para pendiri bangsa, tanggal 18 Agustus 1945.

  • Pertama, kata “Mukaddimah” yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab “muqaddimah”, diganti dengan kata “Pembukaan”.
  • Kedua, kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  • Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, pada pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”.
  • Keempat, terkait perubahan poin Kedua, pasal 29 ayat 1 yang awalnya berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian redaksi Pancasila setelah penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi Pancasila ini lah yang kita warisi sampai hari ini.

Akhir Polemik Hari Lahir Pancasila

Mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Karena hari itu adalah hari di mana Bung Karno menyampaikan pidato Pancasila untuk pertama kalinya.

Pemerintah juga telah menetapkan hari libur nasional setiap tanggal 1 Juni melalui Kepres No 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Namun, sampai hari ini masih bertahan kontroversi tentang siapa sebenarnya yang pertama kali mengemukakan Dasar Negara Pancasila.

Kontroversi ini bertahan bukan karena fakta sejarahnya tidak jelas, namun semata-mata ego politik. Tidak mau mengakui kebenaran hanya karena kebenaran itu akan membuat kebesaran tokoh politik yang tidak disukainya.

Pengaburan Sejarah Pancasila

Kontroversi sejarah hari lahir Pancasila dilakukan orde baru melalui Nugroho Notosusanto. Beliau adalah sejarawan yang juga tentara dan kemudian menjadi rektor UI dan menteri pendidikan dan kebudayaan era orde baru.

Menurut Nugroho, Pancasila adalah gagasan Muhamad Yamin. Hal ini dikatakannya melalui bukunya yang berjudul Naskah proklamasi jang otentik dan rumusan Pantjasila jang otentik (1971) terbitan Pusat Sedjarah ABRI.

Beberapa tahun kemudian, Nugroho kembali menulis soal Pancasila dalam Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara (1985) terbitan Balai Pustaka.

Menurut Nugroho, Mr. M. Yamin adalah orang pertama yang merumuskan Dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945.

Sementara Soekarno menurut Nugroho, adalah orang pertama yang (hanya) memberikan nama Pancasila terhadap Dasar Negara pada tanggal 1 Juni 1945.

Bahkan menurutnya, Bung Karno hanya mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan M. Yamin di hari sebelumnya.

Nugroho Notosusanto berpendapat seperti itu berdasarkan buku tulisan M. Yamin, Persiapan Undang-undang Dasar 1945. (Baca catatan mengenai hal ini di bagian atas artikel).

Pendapat Nugroho ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak terutama akademisi/pakar dan saksi-saksi hidup yang untung saja masih hidup saat itu.

Fakta-fakta Hari Lahir Pancasila

Berikut adalah tanggapan dan tentangan terhadap upaya pengaburan sejarah hari lahir Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.

Baca Juga :  Biografi Wage Rudolf Supratman, Sang Pencipta Indonesia Raya

Penelitian A.B. Kusuma

Penelitian A.B. Kusuma (Pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia) adalah bukti paling telak yang menggugurkan klaim bahwa M. Yamin adalah perumus dasar negara.

Buku A.B. Kusuma terbit pada 2004, yang disempurnakan lagi pada edisi revisi pada 2009.

Buku itu berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan tebal 671 halaman.

Buku yang memuat hasil penelitiannya ini, diberi kata pengantar oleh banyak orang : Jimly Asshiddiqie (dua tulisan, untuk edisi pertama dan kedua), Safri Nugraha, Moh Mahfud MD, Hidayat Nurwahid, Satya Arinanto, dan Sri Soemantri.

Sebetulnya A.B. Kusuma sudah mengemukakan temuannya sejak 1994. Beliau menyampaikan fakta-fakta itu dalam sarasehan yang diadakan oleh Yapeta.

Bahkan pada 1993 beliau menulis fakta-fakta itu di surat kabar. Namun beliau belum menyusunnya secara utuh seperti dalam bukunya.

Seperti diketahui, tulisan Nugoho bersumber pada buku karya Mr. M. Yamin yang berjudul “Naskah Persiapan UUD 1945”.

Menurut penelitian A.B. Kusuma, buku yang dibuat oleh Yamin tersebut, sudah direkayasa.

Seperti diketahui, Nugroho beralasan bahwa pendapatnya itu berdasarkan pada satu-satunya dokumen BPUPK (sic.) yang dipinjam oleh Muhamad Yamin dari Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo (salah satu anggota BPUPKI).

Dokumen ini selanjutnya disebut “Koleksi Yamin”. Dokumen ini kemudian dinyatakan hilang.

A.B. Kusuma menelusuri keberadaan dokumen ini hingga ke Belanda pada tahun 1991.

Beliau menemukan bahwa arsip BPUPK dengan kode “Pringgodigdo Archief” sudah dikembalikan ke Indonesia.

Selanjutnya, beliau menelusuri ke Arsip Nasional Indonesia dan mendapatkan informasi bahwa “Koleksi Yamin”, yaitu arsip-arsip yang dipinjam oleh Yamin dari Pringgodigdo (yang dinyatakan hilang) telah ditemukan.

Menurut pihak Arsip Nasional, arsip itu ditemukan di Pura Mangkunegaran, Surakarta, pada tahun 1989 dan belum dibuka untuk umum sampai dengan tahun 1993.

A.B. Kusuma kemudian melakukan penelitian dan membandingkannya dengan klaim Yamin di bukunya.

Beliau mendapatkan fakta ada bagian-bagian tertentu dari buku Yamin yang berbeda dengan kenyataannya, antara lain :

  • Dalam buku “Naskah Persiapan UUD 1945” yang ditulis oleh Yamin disebutkan bahwa Ia “…… telah melampirkan UUD RI tanggal 29 Mei 1945…” ternyata hal itu tidak ada dalam arsip “Koleksi Yamin”.
  • Penggunaan kata “Republik Indonesia” di buku Yamin perlu dipertanyakan karena pada bulan Mei 1945, Jepang masih melarang penggunaan kata “Republik Indonesia”.
  • Klaim Yamin bahwa Apa yang ditulis oleh beliau dalam bukunya adalah apa yang beliau sampaikan secara lisan dalam sidang BPUPKI tidak terbukti dan pidato Prof. Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945 mengenai paham integralistik tidak diterima oleh sidang BPUPKI.
  • Dokumen “Koleksi Yamin” dinilai sudah tercemar (direkayasa) dengan cara menambahkan “angka 1” pada durasi pidato Yamin yang seharusnya hanya 20 menit menjadi 120 menit, sesuatu yang tidak mungkin ia mendapatkan alokasi waktu sampai 2 jam berpidato karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya pelaku pencemaran arsip ini, dengan sengaja menambahkan durasi pidato Yamin untuk mendukung klaim bahwa pidatonya sesuai dengan isi buku yang ditulisnya (Siapa pelaku pencemaran arsip sejarah ini?).

Dalam dokumen yang ditelitinya, A.B. Kusuma menemukan fakta bahwa ada 6 orang yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 selama total 130 menit, dengan alokasi waktu masing-masing :

  1. Mr. M. Yamin (20 menit) – direkayasa mejadi 120 menit.
  2. Tn. Soemitro (5 menit).
  3. Tn. Margono (20 menit).
  4. Tn. Sanusi (45 menit).
  5. Tn. Sosro diningrat (5 menit).
  6. Tn. Wiranatakusumah (15 menit).

Selain temuan di atas, masih ada beberapa temuan fakta lain yang membuat A.B. Kusuma menyimpulkan bahwa : Yamin telah merekayasa bukunya.

Artinya, Muhamad Yamin (dan juga Soepomo) tidak pernah berpidato lima dasar negara.

Kesaksian Bung Hatta Tentang Kelahiran Pancasila

Upaya pengaburan sejarah dilakukan ketika saksi sejarah masih hidup. Hal ini tentu menguntungkan bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan fakta sejarah sebenarnya.

Salah satu saksi sejarah, Bung Hatta menerbitkan sebuah memoir pada tahun 1979.

Memoir Bung Hatta berisi autobiografi dan catatan atas kesaksiannya dalam sejumlah peristiwa sejarah.

Di salah satu bagian bukunya, Bung Hatta menuliskan tentang kelahiran Pancasila dan UUD 1945 (hal. 435).

Bung Hatta dengan tegas menyatakan bahwa hanya Bung Karno lah satu-satunya orang yang berbicara tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI, 29 Mei-1 Juni 1945, yang dipimpin oleh ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Saat pembukaan sidang tanggal 29 Mei, sang ketua sidang (Dr. Radjiman) melontarkan pertanyaan : “negara yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?”

Bung Hatta menulis :

Anggota yang terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan itu karena kuatir… Pada hari ketiga agak tajam pertentangan antara golongan yang mengemukakan negara Islam dan golongan yang mempertahankan negara yang bebas dari pengaruh agama. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan ketua Radjiman Wediodiningrat. Pada hari keempat pada tanggal 1 Juni 1945 ia berpidato panjang lebar yang lamanya kira-kira 1 jam yang berpokok pada Panca Sila, lima dasar. Pidato itu disambut hampir oleh seluruh anggota dengan tepuk tangan yang riuh … sebagai suatu persetujuan.

Pernyataan Panitia Lima

Pada tahun 1975 Presiden kedua Indonesia Soeharto membentuk Panitia Lima.

Anggota Panitia Lima adalah lima founding fathers yang memiliki kredibilitas – dan tentu saja saksi hidup sejarah. Anggota Panitia Lima adalah Dr M Hatta, Mr Ahmad Subardjo, Mr AA Maramis, Prof Mr AG Pringgodigdo, dan Prof Mr Sunario.

Panitia Lima bertugas untuk merumuskan pengertian Pancasila. Namun mereka memanfaatkan penugasan tersebut untuk meluruskan sejarah hari lahir Pancasila.

Di bawah ini adalah pernyataan Bung Hatta sewaktu menjadi anggota Panitia Lima untuk menanggapi klaim bahwa Muhamad Yamin berpidato lima dasar negara pada sidang pertama BPUPKI :

Tidak benar, Bung Yamin agak licik, sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam pidato Panitia kecil. Bung Karno lah satu-satunya yang tegas-tegas mengucapkan philosofische gronslag (dasar pemikiran) untuk negara yang akan dibentuk, yaitu lima sila yang disebut Pancasila,

Para founding fathers itu secara tegas menyatakan menolak kebenaran pidato Yamin pada 29 Mei 1945 dan sekaligus menyatakan bahwa Sukarno adalah satu-satunya orang yang mengemukakan usulan lima dasar tersebut.

Baca Juga :  Sistem Ekonomi Pancasila/Sistem Ekonomi Indonesia

Tulisan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI)

Mungkin Pancasila tidak akan pernah ada jika Dr. Radjiman tidak mengajukan pertanyaan tentang dasar negara Indonesia.

Pada saat memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengajukan pertanyaan mendasar “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?”

Pertanyaan ini lah yang kemudian dijawab oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya yang disambut gemuruh peserta sidang.

Penjelasan tentang dasar negara yang disampaikan Ir. Soekarno melalui pidatonya itu kemudian ditulis oleh Dr. Radjiman dalam sebuah pengantar penerbitan buku Lahirnya Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. (sumber).

Berikut adalah sedikit petikan kata pengantar Dr. Radjiman :

Dengan perasaan gembira saya terima permintaan penerbit buku ini untuk memberi- kan sepatah dua patah kata pengantar, serta dengan segala senang hati saya penuhi permintaan tersebut.

Sebagai “Kaitjoo” (ketua) dari “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) saya mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato ini oleh Bung Karno, sekarang Presiden Negara kita.

Oleh karena itu sungguh menggembirakan sekali maksud penerbit untuk mencetak pidato Bung Karno ini, yang berisi “Lahirnya Pancasila” dalam sebuah buku kecil.

Badan “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” itu telah mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan yang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.

“Lahirnya Pancasila” ini adalah buah “stenografisch verslag” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang yang pertama tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan “Dasar (Beginsel) Negara Kita”, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya. ……. dst

sumber : Lahirnya Pancasila

Ditemukannya dokumen tulisan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Medyodiningrat menegaskan fakta bahwa Soekarno adalah pencetus Pancasila.

Pernyataan Tokoh-tokoh dengan Kredibilitas Baik

Menurut Ahmad Syafi’i Maarif, pidato itu adalah “selundupan.”

Muhammad Yamin yang mengaku telah melampirkan pada pidatonya pada 29 Mei lima dasar mirip Pancasila Bung Karno, tidak dapat diterima. Tak ada seorang pun saksi yang mendukung bahwa Yamin lah sesungguhnya sebagai pencetus Pancasila,

Ahmad Syafi’i Maarif dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan : Sebuah Refleksi Sejarah (2009: 137)

Peringatan Hari Lahir Pancasila

kronologis sejarah hari lahir pancasila

Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945. Namun peringatan hari lahir dasar negara Republik Indonesia ini baru dilakukan 19 tahun kemudian. Begini sejarahnya.

Pemimpin PKI Aidit membuat pernyataan yang sangat mengejutkan pada awal Mei 1964.

Dalam pidato yang berjudul “Berani, Berani, Sekali Lagi Berani,” dia berkata : “Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi.”

Pernyataan Aidit terkait Pancasila itu membuat hubungan Bung Karno dan Aidit renggang.

Menurut Ganis Harsono, juru bicara departemen luar negeri pada era Sukarno, paska pidato Aidit itu, tiba-tiba presiden Soekarno meminta diadakan acara peringatan hari lahir Pancasila.

Acara peringatan hari lahir Pancasila yang pertama itu diadakan pada tanggal 1 Juni 1964, 19 tahun sejak pidato Pancasila 1 Juni 1945.

Hari itu adalah hari ulang tahun kesembilan belas Pancasila, dan banyak kalangan yang menganggap aneh, bahwa hari itu diperingati falsafah negara Indonesia secara resmi untuk pertama kalinya,

Ganis dalam memoranya, Cakrawala Politik Era Sukarno

Setelah itu, peringatan Hari Lahir Pancasila diadakan rutin setiap tahun, setiap tanggal 1 Juni.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1966 adalah peringatan yang terakhir yang diikuti Soekarno. Setelah itu, beliau dijadikan tahanan rumah hingga meninggal pada 21 Juni 1970.

Pada 17 September 1966 Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini pada dasarnya adalah peringatan keberhasilan Soeharto menggagalkan upaya kudeta 1965.

Soeharto sempat memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1967 dan 1968.

Selanjutnya, rezim Orde Baru melalui Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) melarang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sejak tahun 1970.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Selain itu, 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017.

Kesimpulan

Upaya pengaburan sejarah hari lahir Pancasila nampaknya dilakukan secara sistematis.

Dahulu, sebelum ditemukannya dokumen-dokumen otentik seputar sidang BPUPKI, para penolak 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila beralasan Soekarno berpidato Pancasila belakangan setelah sebelumnya Soepomo dan Mohammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara.

Kini, setelah dokumen-dokumen otentik ditemukan, penolak tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memiliki alasan baru, yaitu sila-sila Pancasila di pidato Bung Karno berbeda dengan sila-sila Pancasila hari ini.

Mereka mengatakan hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus, yaitu ketika UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

Alasan ini konyol.

Analoginya, Tuan X yang lahir tanggal 1 Juni 2000 dengan berbagai bukti dan saksi ditolak dengan alasan bentuk Tuan X pada tanggal 1 Juni tahun 2000 itu tidak sama dengan Tuan X pada tahun 2020.

Tentu saja, bentuk tuan X saat lahir (bayi) berbeda dengan bentuk tuan X ketika dewasa. Ada proses yang membentuk Tuan X sampai bentuknya hari ini.

Begitu pun Pancasila dari lahirnya tanggal 1 Juni 1945 sampai hari ini mengalami proses penyusunan yang sudah jelas kronologis sejarahnya.

Demikian artikel kami tentang polemik hari lahir Pancasila sampai akhirnya ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016. Semoga bermanfaat.