Katamasa

Sejarah Pemberontakan DI/TII (Jawa Barat, Aceh, Sulawesi selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan) : Lengkap

Pemberontakan DI/TII adalah salah satu peristiwa penting yang mewarnai peristiwa sejarah bangsa Indonesia.

DI adalah singkatan dari Darul islam, sedangkan TII adalah singkatan dari tentara Islam Indonesia.

Pemberontakan DI/TII menginginkan berdirinya sebuah negara teokrasi berlandaskan islam yang mereka sebut Negara Islam Indonesia (NII).

Negara Islam Indonesia, disingkat NII kemudian lebih dikenal sebagai Darul Islam, yang berarti “Rumah Islam”.

Untuk mewujudkan tujuannya mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).

Dalam artikel ini kita akan membahas tentang sejarah pemberontakan DI/TII, apa latar belakang, tujuan, dan di mana saja pemberontakan ini terjadi. Selmat membaca.

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Indonesia

Latar belakang pemberontakan DI/TII erat kaitannya dengan hasil perundingan Renville antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda.

Salah satu hasil perjanjian Renville adalah wilayah republik Indonesia hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan beberapa wilayah Sumatera.

TNI juga harus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah pendudukan seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagai konsekuensinya, pasukan TNI di Jawa Barat harus hjrah ke wilayah Jawa tengah. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuatan di Jawa Barat.

Hasil Perjanjian Renville tidak memuaskan banyak pihak di Indonesia.

Berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, menolak untuk mematuhi hasil Perjanjian Renville tersebut.

Mereka menolak untuk meninggalkan Jawa Barat dan terus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Keadaan diperparah ketika dalam agresi militer Belanda 2, Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta.

Bagi S.M. Kartosuwiryo, Negara Indonesia sudah kalah dan bubar, maka ia memperoklamasikan berdirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1949, di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Negara islam Indonesia selanjutnya lebih dikenal sebagai Darul Islam (DI).

Pemberontakan ini dilakukan oleh sejumlah milisi Muslim, dibawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Kartosuwiryo adalah seorang politisi terkemuka Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).

Tujuan Pemberontakan DI/TII

Tujuan gerakan pemberontakan DI/TII adalah untuk membentuk sebuah negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara, yang mereka sebut Negara islam Indonesia (NII).

Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”.

Selanjutnya, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Sunnah”.

Mereka juga membentuk organisasi tentara yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII).

Sehingga pemberontakan mereka kemudian lazim disebut pemberontakan DI/TII.

Selain berlangsung di Jawa Barat, pemberontakan DI/TII menyebar hingga di beberapa wilayah di luar Jawa Barat.

Pemberontakan DI/TII terjadi di beberapa provinsi, misalnya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan.

Di bawah ini adalah beberapa peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara islam Indonesia di berbagai provinsi.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Sejarah pemberontakan DI/TII bermula di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat terjadi pada masa kabinet Amir Sjarifudin.

Pada masa kabinet Amir Syarifudin ini terjadi perjanjian renville yang hasilnya banyak merugikan pihak republik.

Hasil perundingan itu banyak ditentang oleh berbagai laskar termasuk laskar di bawah pimpinan S.M Kartosuwiryo.

Bagi mereka, hasil perjanjian itu dan juga penangkapan Soekarno-Hatta di Yogyakarta telah menunjukkan kekalahan, artinya negara Indonesia telah bubar.

Maka menurut latar belakang kejadiannya, salah satu faktor penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak republik Indonesia dan penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta.

Awalnya, S.M Kartosuwiryo hanya menolak untuk ikut hijrah bersama pasukan TNI ke wilayah Jawa Tengah meninggalkan Jawa Barat.

Dia bersama pasukannya, yaitu Laskar Hizbullah/Sabillilah yang berjumlah sekitar 4000 orang terus menyatakan perlawanan terhadap Belanda.

Namun, setelah semakin kuat S.M Kartosuwiryo justru memproklamasikan Negara islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368 Hijriah).

Pada saat itu, sesuai hasil perjanjian renville maka wilayah Jawa Barat seharusnya berada di bawah pengawasan Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk kemudian.

Wilayah Jawa Barat didirikan sebuah negara bagian RIS yang bernama Negara Pasundan yang dipimpin oleh walinegara Wiranatakusuma.

Namun, Negara Pasundan ternyata tidak berdaya menghadapi situasi pemberontakan ini.

Wiranatakusuma, selaku wali Negara pasundan berpendapat hanya pasukan TNI yang mampu mengatasi pemberontakan ini.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memadamkan pemberontakan ini cukup berat. Pemberontakan ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 13 tahun.

Awalnya, pihak pemerintah mengambil jalan musyawarah yang dilakukan oleh M. Natsir.

Namun, upaya menyelesaikan pemberontakan dengan jalan musyawarah tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak NII.

Akhirnya, pemerintah Indonesia melalu TNI terpaksa melakukan tindakan tegas melalui operasi militer.

Mulai tanggal 1 April 1962, operasi militer untuk menumpas pemberontakan DI/TII dinamai Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha.

Operasi Pagar Betis melibatkan peran rakyat untuk mengepung tempat persembunyian pemberontak.

Sementara itu, operasi Barathayudha dilakukan oleh TNI dengan cara menyerang kantong-kantong kekuatan DI/TII.

Pada tanggal 4 juni 1962, pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo beserta pengikutnya di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat.

Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang (Mahadper) memutuskan bahwa gerakan DI/TII Jawa Barat pimpinan kartosuwiryo adalah pemberontakan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Kartosuwiryo.

Pada 4 September 1962, Kartosoewirjo meminta untuk dipertemukan dengan anggota keluarganya.

Keesokan harinya, tanggal 5 September 1962 Kartosuwiryo dieksekusi mati di hadapan regu tembak di sebuah pulau sekitar Teluk Jakarta.

Pemberontakan DI/TII Aceh

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan para pemimpin Aceh karena wilayah provinsi Aceh dilebur menjadi satu ke dalam provinsi Sumatra Utara dengan ibu kota di Medan.

Peleburan provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara menurut mereka seperti mengabaikan jasa-jasa masyarakat Aceh saat masa perjuangan mempertahankan kedaulatan dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950).

Para pemimpin formal di Aceh juga khawatir hal itu akan mengembalikan kekuasaan para ulee balang yang sejak dahulu telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh.

Selain itu, ada keinginan dari masyarakat Aceh untuk untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan mereka.

Cornelis Van Dijk, sejarawan berkebangsaan Belanda, menyebutkan, ada satu alasan yang membuat pemimpin Aceh waktu semakin kecewa terhadap pemerintah pusat di jakarta.

Waktu itu, di Aceh beredar rumor tentang keberadaan sebuah dokumen rahasia mengenai perintah pembunuhan terhadap 300 pemimpin Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam.

Dikabarkan, perintah pembunuhan itu dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Ali Sastroamidjojo.

Menurut rumor yang beredar di kalangan masyrakat Aceh itu, perintah pembunuhan terhadap 300 pemimpin Aceh dikeluarkan akibat adanya kecurigaan pemerintah pusat bahwa Aceh sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia.

Pemimpin pemberontakan DI/TII Aceh adalah Daud Beureueh.

Daud Beureueh adalah tokoh Aceh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Aceh saat peristiwa agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947.

Dengan jabatannya sebagai Gubernur Militer, Daud Beureueh memegang kekuasaan penuh terhadap pertahanan daerah Aceh dan menjadi pemimpin seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.

Selain sebagai pemimpin formal pemerintah sipil dan militer, Daud Beureueh juga merupakan seorang ulama yang cukup berpengaruh.

Perannya yang besar itulah yang memudahkannya untuk menarik simpati rakyat sehingga pengikutnya semakin hari semakin banyak.

Selain berhasil mendapatkan banyak pengkut di kalangan rakyat Aceh, Daud Beureuh juga mendapat dukungan dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di wilayah Pidie.

Dengan kekuatan seperti itu, pemberontakan DI/TII Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh ini berhasil menguasai wilayah Aceh untuk beberapa waktu lamanya.

Daud Beureueh memulai pemberontakan DI/TII di Aceh dengan sebuah pernyataan (proklamasi) bahwa wilayah Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo.

Proklamasi dimulainya pemberontakan DI/TII Aceh dilakukan pada tanggal 20 September 1953.

Untuk mengatasi pemberontakan DI/TII Aceh, pemerintah pusat mengerahkan pasukan tambahan ke Aceh yang didatangkan dari Sumatra Utara dan Sumatra Tengah.

Operasi TNI/Polri berhasil mendesak pemberontakan DI/TII Daud Beureueh sehingga mereka harus menyingkir dari kota-kota ke hutan-hutan.

Setelah berlangsung sekitar 9 tahun, pemberontakan DI/TII akhirnya bisa diselesaikan dengan cara damai.

Pemerintah pusat menyepakati status otonomi khusus bagi Aceh melalui pembentukan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan status otonomi ini, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh memiliki kebebasan untuk menjalankan pemerintahan dengan unsur-unsur Syariat Islam di dalamnya.

Untuk merayakan selesainya konflik pemberontakan DI/TII Aceh secara damai ini, selanjutnya digelar suatu upacara akbar di Blangpadang tanggal 18-22 Desember 1962, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).

Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah terjadi setelah Agresi Militer Belanda II.

Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dimulai dengan proklamasi NII di desa Pengarasan, tanggal 23 Agustus 1949.

DI/TII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman.

Amir Fatah adalah komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulangan, Sidoarjo dan Mojokerto Jawa Timur saat terjadinya pertempuran 10 November 1945.

Paska perang kemerdekaan Amir Fatah pergi meninggalkan wilayah Jawa Timur dan bergabung dengan pasukan TNI di Tegal Jawa Tengah.

Amir Fatah masuk ke wilayah Tegal dan Brebes pada bulan Agustus 1948 dengan membawa 3 kompi Hizbullah.

Saat itu, di wilayah itu pasukan TNI berada di bawah komando Mayor Wongsoatmojo.

Pasukan Amir Fatah bisa masuk ke wilayah itu dengan kedok untuk ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Dia juga mengaku mengemban tugas istimewa dari Panglima Besar Sudirman untuk menyadarkan Kartosuwiryo.

Namun, setibanya di wilayah Pekalongan dan Brebes, Amir Fatah menunjukan niat sebenarnya untuk ikut bergabung ke dalam Darul Islam tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Amir Fatah kemudian membentuk organisasi perlawanan yang diberinya nama Majelis Islam (MI).

Selain itu, dia juga membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) Jawa Tengah dan Barisan Keamanan serta Pahlawan Darul Islam (PADI).

Kedatangan Kamran Cakrabuana, utusan DI/TlI Jawa Barat untuk menjalin kontak dengan DI/TII pimpinan Amir Fatah di Jawa Tengah membuat usaha untuk menegakkan kekuasaan Darul Islam di Jawa Tengah semakin nyata.

Amir Fatah selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal TII.

Menurut beberapa kalangan latar belakang pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah setidak-tidaknya ada empat alasan, yaitu :

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah digalang oleh Laskar Hisbullah dan Majelis Islam (MI), sebagai kekuatan inti.

Untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan Darul Islam di wilayah Jawa Tengah, DI/TII melancarkan serangkaian teror terhadap pasukan TNI/Polri dan rakyat.

Pasukan Tentara Islam Indonesia juga melakukan pembunuhan massal terhadap satu Regu Brimob yang dipimpin oleh Komisaris Bambang Suprapto.

Untuk mengatasi pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan mencegah pengaruh DI meluas semakin ke timur, pemerintah melakukan tindakan penumpasan.

Panglima Divisi III TNI Kolonel Gatot Subroto mengeluarkan siasat dengan untuk memisahkan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah dengan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Timur.

Panglima juga menginstrusikan untuk menghancurkan kekuatan bersenjatanya (Tentara Islam Indonesia) dan membersihkan sel sel DI serta pimpinannya.

Untuk melaksanakan instruksi siasat itu, maka dibentuk Komando Operasi Gerakan Banteng Nasional (GBN), pada bulan Januari 1950. Daerah operasinya disebut daerah GBN.

Operasi GBN pertama kali dipimpin oleh Letkol Sarbini, selanjutnya beliau digantikan oleh Letkkol M. Bachrun dan terakhir Letkol Ahmad Yani.

Saat mempimpin operasi, Letkol Ahmad Yani membentuk pasukan dengan satuan kecil dengan tugas menyerang langsung untuk memukul dengan jitu dan menentukan dalam pertempuran menghadapi DI/TII, serta mengiringi gerak pasukan lain dalam operasi.

Pasukan ini kemudian menjadi cikal bakal pasukan elit infanteri di bawah Kodam Diponegoro yang terkenal dengan nama Banteng Raiders.

Operasi Gerakan Banteng Nasional (GBN) tersebut berhasil membendung dan menghancurkan pasukan DI/TII dan mencegahnya meluas ke arah timur.

Sementara itu, Amir Fatah sebelumnya telah berhasil mempengaruhi Angkatan Oemat Islam (AOI), dan Batalyon 426 untuk bergabung dengan DI/TII.

Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat” atau Kyai Somalangu kemudian memimpin pemberontakan DI/TII di wilayah Kebumen.

Pasukan TNI/Polri pun bergerak untuk menumpas gerakan ini. Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di wilayah Kebumen ini, TNI/Polri memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan.

Sementara itu, Batalyon 426 melakukan pemberontakan di daerah Kudus dan Magelang pada bulan Desember 1951.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pasukan pemerintah menggelar operasi militer dengan nama Operasi Merdeka Timur.

Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo.

Pada awal tahun 1952, Operasi Merdeka Timur berhasil menghancurkan kekuatan Batalyon pemberontak ini dan sisa- sisanya melarikan diri ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.

Amir Fatah juga berhasil mempengaruhi Batalyon 423, namun batalyon ini tidak sempat bergabung dalam pemberontakan karena adanya tindakan pencegahan dari Panglima Divisi Diponegoro.

Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar.

Pemberontakan ini terjadi sejak tahun 1951.

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan masih terkait dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Kahar Muzakkar adalah pemimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGGS) pada masa perang kemerdekaan.

Seperti diketahui, paska KMB akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan dari mantan KNIL dan TNI.

Ternyata, pembentukan APRIS tidak mengakomodasi para laskar gerilyawan untuk bergabung dengan APRIS.

Karena kecewa, Kahar Muzakkar mengirim surat kepada pemerintah pusat pada tanggal 30 April 1950.

Dalam surat itu, Kahar Muzakkar meminta kepada pemerintah pusat agar semua anggota dari KGGS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan) dimasukkan dalam APRIS.

Dia juga mengusulkan para mantan aggota KGGS itu dimasukan dalam sebuah berigade yang diberinya nama Brigade Hasanudin, dengan dia sebagai komandannya.

Permintaan itu ternyata ditolak dengan alasan banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.

Pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS malah mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Corps Tjadangan Nasional (CTN) dan Kahar Muzakkar sendiri ditunjuk sebagai komandannya dengan pangkat letnan kolonel.

Awalnya, Kahar Muzakkar seperti menerima keputusan itu bahkan bersedia untuk dilantik.

Namun, saat dirinya akan dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya justru melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan menyatakan perlawanan.

Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar juga menyatakan bahwa dia dan pasukannya adalah bagian dari DI/TII Kartosuwiryo.

Selanjutnya, Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII).

Untuk menyelesaikan pemberontakan ini pemerintah mengirim pasukan TNI, yang sebenarnya dahulu merupakan adalah kawan-kawan seperjuangan Kahar Muzakkar sendiri.

Setelah melewati proses yang lama, akhirnya pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan Siliwangi dalam sebuah baku tembak.

Dari sebuah penelitian untuk mengungkap apa sebenarnya latar belakang pemberontakan DI/TII di Sulawesi selatan menunjukkan bahwa penyebab dari pergerakan DI / TII di Sulawesi Selatan adalah akumulasi dari berbagai faktor yang menyebabkan kekecewaan Abdul Kahar Muzakkar.

Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan

Pemimpin pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hadjar.

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan mirip dengan latar belakang pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, yaitu kecewa tidak diterima masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Konferensi Meja Bundar di Den Haag (1949) membuat Indonesia harus berbentuk republik Indonesia serikat.

Salah satu konsekuensinya adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan dari mantan KNIL dan TNI.

Sayangnya, pembentukan APRIS banyak memunculkan kekecewaan dari kalangan laskar rakyat yang ditolak bergabung dengan alasan tidak memenuhi syarat militer.

Kebanyakan mantan gerilyawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini ditolak masuk APRIS karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hadjar sendiri (sumber).

Sementara itu, bekas tentara KNIL (Tentara Hindia Belanda) yang dulunya musuh republik justru banyak terpilih menjadi anggota APRIS.

Sementara itu, para pejuang yang berasal dari desa di belantara Kalimatan Selatan yang dulunya adalah anggota Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV itu, hanya sedikit yang diterima sebagai anggota APRIS.

Kedatangan anggota TNI dari Jawa untuk membentuk APRIS di wilayah Kalimantan selatan juga menambah kekecewaan mereka.

Mereka merasa diabaikan dan tidak mendapatkan cukup kepercayaan untuk mengisi posisi-posisi di pemerintahan sipil dan militer.

Karena sangat kecewa, Ibnu Hadjar membentuk Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (KRJT), dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo.

Gerombolan pemberontak ini kemudian sering menyerang pos-pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950.

Awalnya, Pemerintah Indonesia menempuh cara damai untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Karena bagaimana pun Ibnu Hadjar sebenarnya adalah seorang pejuang.

Oleh karena itu, ketika pasukan pemerintah berhasil menangkap Ibnu Hadjar, dia dilepaskan untuk membujuk pemberontak lain menyerah.

Namun, Ibnu Hadjar malah kabur dan kembali memimpin pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan.

Sejak bulan Mei 1963, situasi di Kalimantan Selatan berangsur terkendali. Satu demi satu, para pengikut Ibnu Hadjar memilih menyerah.

Komisaris Besar Polisi Tengku Abdul Aziz yang menjabat sebagai Kepala Polisi Komisariat (Kapekom) Kalsel pun berusaha keras membujuk Ibnu Hadjar agar dia dan pasukannya segera menyerahkan diri. Bujukan itu diiringi isu bahwa pemerintah akan mengampuni melalui amnesti.

Akhirnya, Ibnu Hadjar dan pasukannya menerima bujukan itu dan menyerah pada bulan Juli 1963.

Tengku Abdul Aziz berupaya untuk membantu supaya Ibnu Hadjar diberi amnesti oleh Presiden Sukarno. Namun, hal itu tak pernah terwujud.

Pada tanggal 11 Maret 1965, Ibnu Hadjar diajukan ke Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati.

Tengku Abdul Aziz yang merasa bersalah karena gagal membantu memperjuangkan amnesti untuk Ibnu Hadjar kemudian mundur dari jabatannya.

Demikian artikel kami tentang sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Semoga bermanfaat.

Sharing is caring