7 Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Campuran

Negara yang menganut Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan aspek-aspek kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi ini memadukan karakteristik sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sejak runtuhnya Uni Soviet, semakin banyak negara yang menganut sistem ekonomi campuran

Jika ada yang bertanya “Apa saja negara yang menganut sistem ekonomi campuran?”. Jawabannya “hampir semua negara di dunia menerapkan sistem ekonomi campuran”, termasuk Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi ini. Hal ini disebabkan karena, baik sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi komando dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalah ekonomi secara menyeluruh. Maka, dikenalkan lah sistem ekonomi yang mengkobinasikan keduanya, sehingga disebut sistem ekonomi jalan tengah.

Pengertian Sistem Ekonomi Campuran

Pada dasarnya, sistem ini disebut sistem ekonomi campuran karena merupakan kombinasi dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando terpusat terencana.

Sistem ekonomi liberal menekankan pada efisiensi penggunaan sumber ekonomi. Seluruh aktivitas ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar melalui hukum penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi komando menekankan pada keselarasan pembangunan dari pusat ke daerah. Seluruh aktivitas pembangunan ekonomi direncanakan secara terpusat dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Sistem ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kedua sistem tersebut di atas. Tujuannya untuk mengambil kelebihan-kelebihannya sembari meminimalisir kekurangan-kekurangannya.

Istilah ekonomi campuran muncul dalam perdebatan politik di Inggris pasca perang dunia 2. Tokoh-tokoh pendukung diterapkannya sistem ekonomi campuran pada umumnya terkait dengan Partai Buruh Inggris. Namun, saat ini banyak sekali negara yang menganut sistem ekonomi campuran.

Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Campuran

Karena sistem ekonomi sebuah negara sangat terkait dengan ideologi yang dianutnya, maka dahulu ketika ketegangan ideologi antara blok barat dan blok timur masih ada, menunjuk negara-negara penganut sistem ekonomi tertentu bisa dilakukan dengan mudah. Mana negara yang menganut sistem ekonomi komando atau mana negara yang menganut sistem ekonomi pasar/liberal bisa dilakukan dengan mengetahui ideologi negaranya.

Saat ini, ketika ideologi semakin cair begitu pula sistem ekonomi yang diterapkan sudah bias. Sehingga bisa dikatakan hampir semua negara bisa dikatakan menganut sistem ekonomi campuran liberal dan komando. Sebagai contoh, berikut adalah daftar negara yang menganut sistem ekonomi campuran :

Rusia

Rerekonomian Rusia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2017, PDB Rusia adalah $ 4 triliun. Secara rata-rata pertumbuhan ekonominya adalah 1,8 persen. PDB per kapita Rusia adalah $ 27.900, peringkat 72 dunia.

Baca Juga :  22 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

Sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Rusia adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Saat ini, pemerintah hanya mengontrol industri minyak dan gas. Sebagian besar industri yang dulunya dikuasai penuh oleh negara, saat ini telah diprivatisasi.

Pada tanggal 22 Agustus 2012, Rusia menjadi anggota WTO. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Rusia memiliki akses lebih besar terhadap pasar luar negeri. Rusia juga membuka diri terhadap investasi perusahaan asing di negaranya. Investasi asing umumnya terjadi di bidang eksplorasi sumber daya gas alam Rusia.

China

China menerapkan sistem ekonomi komando sejak 1950-an. Saat itu, perekonomian didominasi oleh BUMN nyaris di semua sektor ekonomi. Perusahaan swasta tidak berkembang, karena kalah bersaing dengan BUMN yang di dukung penuh pemerintah.

Pada 1980-an China melakukan reformasi ekonomi. Secara perlahan mereka menerapkan perekonomian berorientasi pasar. Saat itu, mereka membangun tipe perusahaan baru, yang diberi nama Town and Villages Enterprises (TVEs). TVEs adalah perusahaan swasta tetapi mereka beroperasi di bawah nama kepemilikan kolektif sebagai perlindungan politik.

Pada 1990-an, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Zhu Rongji, Cina memulai reformasi radikal pada BUMN mereka. Saat itu, banyak sekali BUMN kecil diprivatisasi atau dilikuidasi, sedangkan BUMN yang lebih kuat direstrukturisasi dan mulai terdaftar di pasar saham.

Reformasi ekonomi secara radikal sebenarnya sangat berisiko, namun, pemerintah China melakukannya dengan perhitungan yang sangat matang. Sebelum, melepaskan BUMN ke dalam mekanisme pasar, pemerintah terlebih dahulu mendorong pengembangan perusahaan swasta dan membuka investasi asing. Jadi, ketika banyak BUMN dibubarkan, perusahaan swasta dan perusahaan asing ini yang membantu menyerap banyak pekerja yang diberhentikan.

Saat ini, perekonomian China adalah perekonomian terbesar kedua di dunia. China yang semakin agresif membuka investasi asing atau berinvestasi di negara lain. Karakteristik ini membuat China menjadi negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang berhasil.

Amerika Serikat

Amerika serikat yang selalu dikenal sebagai pelopor pasar bebas ternyata dalam beberapa hal menerapkan proteksionisme. Misalnya proteksi pertanian. Saat ini, saat Donald Trump menjadi presiden Amerika, negara ini gencar melakukan proteksi terhadap perekonomiannya dengan cara menerapkan bea masuk tinggi kepada produk-produk negara lain, terutama produk-produk dari China.

Baca Juga :  10 Contoh Negara Yang Menganut Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

Sistem ekonomi Amerika Serikat pada dasarnya adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ini, sering disebut sebagai sistem ekonomi pasar bebas. Namun, pemerintah sampai taraf tertentu selalu terlibat dalam mengatur dan mengontrol perekonomian. Fakta ini menunjukkan dengan jelas bahwa Amerika serikat adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran.

Indonesia

Indonesia menganut sebuah sistem ekonomi yang disebut Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia dilihat dari karakteristiknya memadukan berbagai macam aspek-aspek sistem ekonomi yang ada. Pasar mempunyai kebebasan untuk membentuk harga sebagai cerminan nilai pasar sesungguhnya dari barang dan jasa. Namun, negara menguasai sektor-sektor ekonomi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara juga berperan sebagai regulator dan melakukan pengawasan penuh terhadap aktivitas ekonomi. karakteristik ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi Indonesia melalui konstitusi yaitu, UUD 1945 mengamanatkan perekonomian dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mencakup prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, kesetaraan dan keadilan. Sistem ekonomi yang berprinsip seperti itu, oleh Dr. Emil Salim diberi istilah Sistem ekonomi pancasila.

Prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia tertuang dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :

Ayat 1 :  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

India

Sebelum Kemerdekaan, ekonomi India adalah menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tetapi pasca-kemerdekaan, India adalah negara yang manganut sistem ekonomi campuran.

Peranan negara dengan sektor swasta besar berjalan seiring di India. Kebijakan industri tahun 1948 dan 1956 yang dirumuskan oleh pemerintah India telah memperkuat ketentuan tersebut. Beberapa industri dasar dan berat dijalankan umumnya oleh pemerintah. Namun, dengan liberalisasi ekonomi India, ruang lingkup sektor swasta semakin meningkat.

Baca Juga :  Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia (Perkembangan Dari Masa ke Masa)

India memiliki perencanaan pembangunan ternecana terpusat. rencana pembangunan ini berjenjang lima tahunan. Tujuan dasar dari rencana pembangunan ini diantaranya : Pertumbuhan ekonomi, modernisasi, kemandirian, keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan pendidikan dan lain-lain.

Filipina

Filipina dianggap sebagai negara ekonomi industri baru dan pasar berkembang. Arinya, negara ini sedang mengalami fase perubahan dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi sektor jasa dan manufaktur. Perekonomian Filipina adalah yang terbesar ke-36 di dunia dan terbesar ke-3 di ASEAN, setelah Indonesia dan Thailand.

Filipina adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Di negara ini bisnis swasta berkembang pesat sementara beberapa sektor tetap dikuasai oleh pemerintah.

Filipina juga mempunyai perencanaan pembangunan berjenjang. Rencana ekonomi ini termasuk meningkatkan peluang kerja di seluruh negeri, meningkatkan daya beli penduduk, serta meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak.

Peningkatan pajak akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan anggarannya dan berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi dan komunikasi. Namun, pajak yang tinggi akan menekan perkembangan sektor swasta.

Malaysia

Malaysia adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran, Malaysia berupaya untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan dari sistem pasar bebas dan sistem komando pusat. Mekanisme pasar untuk menentukan harga diizinkan untuk beroperasi tetapi jika dalam beberapa kasus mekanisme harga gagal atau merugikan kepentingan publik, maka intervensi pemerintah dimungkinkan oleh hukum.

Ekonomi Malaysia sebagian dikendalikan oleh pemerintah sebagian bersifat swasta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengintervensi pasar dan sektor ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol pasar.

Pemerintah dapat mengatur pelaku bisnis dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memiliki sistem perlindungan konsumen yang membantu konsumen karena memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan yang ditawarkan penjual, tidak mengandung penipuan atau bahan berbahaya.

Kesimpulan

7 negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil contoh. Sebenarnya, sejak runtuhnya Uni Soviet dan cairnya ketegangan antara ideologi liberal dan komunis, sudah tidak ada lagi negara yang benar-benar menganut salah satu dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi komando murni. Semua negara menerapkan sistem ekonomi campuran dalam menjalankan perekonomiannya.