Kebijakan Fiskal Kontraktif : Pengertian dan Contoh

Kebijakan Fiskal Kontraktif – Untuk menjaga perekonomian tetap sehat, pemerintah (bersama Bank Indonesia) melakukan berbagai kebijakan. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, sementara Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, menggunakan instrumen berupa anggaran pemerintah dan sistem perpajakan. Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kedua kebijakan ini akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi yang berbeda. (Baca pengertian, jenis, dan contoh kebijakan fiskal).

Di dalam artikel ini kita akan membahas secara terperinci mengenai kebijakan fiskal kontraktif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan dalam sistem perekonomian negara.

Pengertian Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu bentuk kebijakan fiskal yang melibatkan kenaikan pajak, pengurangan pengeluaran pemerintah atau kombinasi keduanya.

Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah langkah pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Kebijakan fiskal kontraktif dimaksudkan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk apa pemerintah memperlambat pertumbuhan ekonomi? Hanya ada satu alasan, yaitu, untuk mengatasi laju inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi sama buruknya dengan resesi ekonomi. (Baca juga Jenis-jenis Inflasi Menurut Tingkat Keparahannya).

Kebijakan fiskal kontraktif terjadi saat kondisi perekonomian mengalami tekanan inflasi yang tinggi. Juga dilakukan saat terjadi gelembung aset (bubble economy), di mana harga-harga barang mencapai nilai yang sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebalikan kebijakan fiskal ekspansif. Tarif pajak dinaikkan, dan pemotongan pengeluaran pemerintah. Kebijakan seperti ini tentu tidak populer di mata rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat jarang terjadi.

Kenaikan pajak menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Daya beli menurun, sehingga mengurangi konsumsi. Peningkatan pajak juga mengurangi keuntungan bisnis sehingga mereka mengurangi pengeluaran investasi mereka. Konsumsi dan investasi swasta adalah komponen besar pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Turunnya konsumsi dan investasi akan menurunkan PDB.

Baca Juga :  Inflasi : Pengertian, Jenis, Faktor Penyebab, Contoh, dan Dampak

Penurunan pengeluaran pemerintah menurunkan PDB secara langsung karena pengeluaran pemerintah adalah bagian dari PDB (misalnya. PDB = konsumsi + investasi swasta + pengeluaran pemerintah + ekspor neto).

Jika kenaikan pajak dan pemotongan anggaran pemerintah dilakukan bersamaan maka pengaruhnya akan lebih besar terhadap penurunan PDB.

Tujuan Kebijakan Fiskal Kontraktif

Tujuan kebijakan fiskal kontraktif adalah untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang sehat. Bukankah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bagus? Tidak selalu. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali akan menciptakan setidaknya empat konsekuensi negatif.

Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi adalah salah satu faktor penyebab inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali menyebabkan harga naik terlalu cepat, termasuk harga makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Harga yang lebih tinggi dengan cepat menguras tabungan masyarakat sehingga menurunkan standar hidup. Kebijakan fiskal kontraktif bisa menekan laju inflasi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menaikkan harga dalam investasi. Kondisi ini disebut gelembung aset. Gelembung ast bisa terjadi di banyak komoditas, seperti saham, emas, property dan lain-lain. Salah satu contoh gelembung aset yang menghancurkan perekonomian adalah gelembung aset perumahan yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2006. Biaya perumahan menjadi tidak terjangkau bagi kebanyakan rakyat. Penyebabnya salah satunya adalah Bank menurunkan persyaratan kredit perumahan untuk memacu pertumbuhan sektor property, akibatnya terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi ini tidak berkelanjutan. Pertumbuhan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan resesi, terutama jika disertai gelembung aset. Sayangnya, resesi adalah bagian dari siklus bisnis.

Keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi akan menurunkan pengangguran. Bukankah pengangguran rendah itu bagus? Tidak selalu. Jika tingkat pengangguran berada di bawah tingkat pengangguran alami, maka bisa berakibat buruk. Perusahaan akan sulit mencari pekerja untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini memperlambat pertumbuhan dari sisi produksi.

Baca Juga :  4 Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Cara Kerja Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif mengakibatkan masyarakat memiliki lebih sedikit uang sehingga menurunkan daya beli. Pemerintah menggunakan dua cara yaitu, memotong pengeluaran pemerintah dan menaikan tarif pajak.

Pemotongan pengeluaran pemerintah, misalnya, dengan mengurangi/menghapus subsidi, mengurangi program kesejahteraan, menunda/membatalkan proyek-proyek pembangunan, pemotongan tunjangan pegawai negeri, dan lain-lain. Semua langkah ini bertujuan menekan permintaan. Kebijakan-kebijakan ini bisa menurunkan pengeluaran konsumen, yang menggerakkan hampir 70 persen perekonomian.

Menaikan pajak perusahaan membuat laba bisnis menurun. Jika laba turun terlalu dalam, bisa memaksa perusahaan untuk mengurangi investasi. Investasi yang berkurang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Contoh Kebijakan Fiskal Kontraktif

instrumen kebijakan fiskal kontraktif

Seperti dijelaskan di atas, terdapat dua instrumen kebijakan fiskal kontraktif yang sering dilakukan pemerintah. Yaitu, menaikan pajak dan memotong pengeluaran pemerintah. Kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk menurunkan permintaan agregat. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perekonomian dari tekanan inflasi yang tinggi. Juga mencegah terjadinya gelembung aset (bubble economy).

Berikut adalah dua contoh penerapan kebijakan fiskal kontraktif :

Contoh penerapan kebijakan fiskal kontraktif 1

Negara A memiliki tingkat inflasi 7% dibandingkan dengan rata-rata historis 3%, tingkat pengangguran 2% dibandingkan dengan tingkat pengangguran alami 4%, defisit anggaran 5% dan tingkat pertumbuhan PDB 6% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3%.

Negara B di sisi lain memiliki inflasi 1%, pengangguran 8% dibandingkan dengan rata-rata historis 4%, surplus anggaran 4% dan tingkat pertumbuhan PDB 1,5%.

Pertanyaanya, negara mana yang kemungkinan besar akan menerapkan kebijakan fiskal kontraktif?

Inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah (relatif terhadap tingkat pengangguran alami), defisit anggaran, dan tingkat pertumbuhan PDB tinggi menunjukkan bahwa negara A menghadapi tekanan inflasi. Kondisi ini bisa memaksa pemerintah negara A untuk menerapkan kebijakan fiskal kontraktif.

Baca Juga :  Cost Push Inflation : Pengertian, Penyebab, Contoh

Negara A bisa melakukannya dengan meningkatkan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah atau kombinasi keduanya. Kebijakan-kebijakan ini akan mengurangi defisit anggaran, mengerem tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi dan meningkatkan tingkat pengangguran.

Negara B di sisi lain, menghadapi tekanan resesi sehingga kebijakan fiskal kontraktif hanya akan memperburuk perekonomiannya. (Baca juga perbedaan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif).

Kekurangan Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kekurangan kebijakan fiskal kontraktif sebenarnya lebih pada sisi politis daripada pertimbangan ekonomi. Mengapa para pengambil kebijakan jarang menerapakan kebijakan fiskal kontraktif?

Pejabat pemegang kebijakan (politisi) jarang menggunakan kebijakan fiskal kontraktif karena sudah pasti rakyat tidak suka kenaikan pajak. Rakyat juga pasti tidak menyukai penurunan manfaat yang disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran pemerintah, misal penghapusan subsidi BBM. Jika para politisi mengambil risiko ini, akibatnya mereka akan mengalami penurunan popularitas di kalangan pemilih.

Ketidakpopuleran kebijakan fiskal kontraktif bisa berakibat pada naiknya defisit anggaran pemerintah. Bagaimana pun, jika pengeluaran pemerintah tetap besar, namun pendapatan berkurang maka pemerintah akan mengalami kesulitan. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah umumnya akan menambah hutang. Akibatnya hutang negara terus naik.

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia di era SBY dan era Jokowi), hutang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal.

Hutang diambil ketika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran yang dialokasikan, kata Sri Mulayani saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (22/4/2019).

APBN harus dilihat secara penuh. Di banyak negara, penerimaan selalu lebih kecil dari belanjanya. Dalam APBN, penerimaan itu estimasi atau perkiraan dengan memperhatikan kondisi eksternal sementara belanja itu fix. Sehingga APBN bisa mengalami defisit. Kalau defisit harus pinjam. Utang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal

sumber : Utang Adalah Konsekuensi Kebijakan Fiskal