Kebijakan Fiskal Ekspansif : Pengertian, Tujuan, Contoh, Dampak

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, menggunakan instrumen berupa anggaran pemerintah dan sistem perpajakan. Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kedua kebijakan ini akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi yang berbeda. (Baca juga : Pengertian Kebijakan Fiskal Kontraktif).

Di dalam artikel ini kita akan membahas secara terperinci mengenai kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan dalam sistem perekonomian negara.

Pengertian Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif dapat mempengaruhi ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif adalah ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Pemerintah melakukan kebijakan pengurangan pajak, peningkatan pengeluaran pemerintah atau kombinasi keduanya, untuk menghadapi tekanan resesi ekonomi. Kebijakan ini akan memberi masyarakat dan bisnis lebih banyak uang untuk dibelanjakan.

Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan menurunkan tarif pajak akan berakibat pada meningkatnya uang yang dimiliki masyarakat. Daya beli masyarakat akan meningkat. Kenaikan daya beli akan meningkatkan konsumsi sehingga meningkatkan produk domestik bruto (PDB).

Penurunan pajak juga memberi sinyal kepada pebisnis bahwa pemerintah tertarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri mereka yang pada gilirannya meningkatkan komponen investasi swasta pada PDB.

Karena pengeluaran pemerintah membentuk komponen PDB, peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan PDB secara langsung. Lebih jauh lagi, peningkatan seperti itu juga menghasilkan peningkatan konsumsi dan komponen PDB lainnya secara tidak langsung.

Intinya adalah bahwa peningkatan PDB yang dihasilkan dari penurunan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah jauh lebih dari penurunan awal pajak atau peningkatan pengeluaran pemerintah karena efek berganda.

Manakah yang lebih baik, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak? Para pendukung ekonomi sisi penawaran lebih suka pemotongan pajak. Mereka mengatakan pemotongan pajak akan mendorong pengusaha untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk mengembangkan bisnis mereka. Sementara itu, pendukung ekonomi sisi permintaan mengatakan peningkatan pengeluaran pemerintah lebih efektif daripada pemotongan pajak. Contohnya termasuk proyek pekerjaan padat karya, kenaikan tunjangan pegawai negeri, dan peningkatan dana desa/kelurahan. Dengan cara ini, uang akan langsung ke kantong konsumen, yang langsung dibelanjakan kebutuhan hidupnya. Ini akan memicu peningkatan ekonomi.

Baca Juga :  8 Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif Dan Kontraktif, Beserta Contoh

Cara Kerja Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif mengakibatkan masyarakat memiliki lebih banyak uang sehingga meningkatkan daya beli. Pemerintah menggunakan dua cara yaitu, peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak.

Peningkatan pengeluaran pemerintah, misalnya, dengan memberikan subsidi, program kesejahteraan, program padat karya, kenaikan tunjangan pegawai negeri, dan peningkatan dana desa/kelurahan. Semua langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan. Kebijakan-kebijakan ini bisa memacu pengeluaran konsumen, yang menggerakkan hampir 70 persen perekonomian.

Pemotongan pajak perusahaan memberikan lebih banyak uang ke tangan pebisnis. Mereka menggunakannya untuk investasi baru dan penambahan karyawan. Dengan cara itu, pemotongan pajak diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran. Mereka juga bisa menggunakan dana tambahan itu untuk membeli kembali saham atau membeli perusahaan baru.

Teori ekonomi sisi penawaran merekomendasikan untuk melakukan penurunan pajak perusahaan daripada pajak penghasilan. Penurunan pajak pada perusahaan akan memberi mereka dana untuk merekrut lebih banyak pekerja. Pajak capital gain yang lebih rendah juga mampu meningkatkan investasi bisnis. Hal ini adalah salah satu penerapan teori trickle down ekonomi. Tetapi Kurva Laffer menyatakan bahwa hal ini hanya berfungsi jika tarif pajak sudah 50 persen atau lebih tinggi.

Tujuan Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif dapat mempengaruhi ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ke tingkat ekonomi yang lebih sehat.

Kebijakan fiskal ekspansif diperlukan selama fase kontraksi siklus perekonomian. Pemerintah ingin mengurangi pengangguran, meningkatkan permintaan konsumen, dan menghindari resesi. Jika dilakukan saat resesi telah terjadi, maka tujuan kebijakan ini adalah untuk mengakhiri resesi dan mencegah depresi.

Contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif

instrumen kebijakan fiskal ekspansif
Contoh penerapan kebijakan fiskal ekspansif yang bisa dilakukan pemerintah adalah penurunan tarif pajak penghasilan, kenaikan tunjangan pegawai negeri, peningkatan subsidi, program-program padat karya, dan lain sebagainya.

Seperti dijelaskan di atas, terdapat dua instrumen kebijakan fiskal ekspansif yang sering dilakukan pemerintah. Yaitu, pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan permintaan agregat. Namun, kebijakan fiskal ekspansif berkontribusi pada defisit atau pengurangan surplus anggaran.

Kebijakan seperti ini biasanya digunakan selama resesi atau di tengah kekhawatiran akan terjadinya resesi.

Ekonomi makro klasik menganggap kebijakan fiskal sebagai strategi efektif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimbangi depresi ekonomi alami dalam pengeluaran dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama resesi. Ketika kondisi ekonomi memburuk, konsumen dan pengusaha mengurangi pengeluaran dan investasi. Pengurangan ini menyebabkan bisnis semakin memburuk, memicu bentuk siklus yang sulit untuk dihindarkan.

Baca Juga :  18 Faktor Penyebab Inflasi Dari Sisi Demand dan Supply

Berikut adalah dua contoh penerapan kebijakan fiskal ekspansif :

Contoh penerapan kebijakan fiskal ekspansif 1

Negara A memiliki tingkat inflasi 7% dibandingkan dengan rata-rata historis 3%, tingkat pengangguran 2% dibandingkan dengan tingkat pengangguran alami 4%, defisit anggaran 5% dan tingkat pertumbuhan PDB 6% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3%.

Negara B di sisi lain memiliki inflasi 1%, pengangguran 8% dibandingkan dengan rata-rata historis 4%, surplus anggaran 4% dan tingkat pertumbuhan PDB 1,5%.

Pertanyaanya, negara mana yang kemungkinan besar akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif?

Inflasi yang rendah, pengangguran yang tinggi, surplus anggaran, dan tingkat pertumbuhan PDB yang rendah menunjukkan bahwa negara B menghadapi tekanan resesi. Kondisi ini bisa memaksa pemerintah negara B untuk menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.

Negara B bisa melakukan pengurangan pajak, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau kombinasi keduanya. Kebijakan ini akan menurunkan surplus anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inflasi dan mengurangi tingkat pengangguran.

Negara A di sisi lain, sedang menghadapi tekanan inflasi. Karena kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan inflasi, maka tidak mungkin pemerintah negara A menerapkan kebijakan fiskal ekspansif karena akan memperburuk kondisi ekonominya. (Baca juga perbedaan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif).

Contoh penerapan kebijakan fiskal ekspansif 2

Sebuah negara sedang mengalami resesi yang dalam pada sektor industri otomotif. Seorang ekonom A merekomendasikan bahwa pemerintah harus menaikkan pajak pada sektor utilitas untuk menyelamatkan industri otomotif. Dia percaya kebijakan ini akan membantu meningkatkan PDB.

Ekonom B tidak setuju. Menurut ekonom B, strategi yang diusulkan oleh ekonom A cenderung tidak memberikan stimulus apa pun kepada ekonomi.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah. Memang benar, peningkatan pengeluaran pemerintah bisa dibiayai oleh kenaikan pajak. Namun, dua hal ini memiliki efek bertolak belakang terhadap PDB. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan cenderung meningkatkan PDB dengan meningkatkan laba dan penjualan industri otomotif sementara kenaikan pajak akan mengurangi PDB dengan mengurangi keuntungan industri utilitas.

Artinya, menaikan pajak sektor lain tidak akan menolong sektor otomotif, meskipun dana hasil kenaikan pajak itu digunakan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Kelebihan Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif dapat mempengaruhi ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif akan memberikan efek cepat jika dilakukan dengan benar. Misalnya, pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk membentuk lapangan kerja /padat karya. Hal ini akan menurunkan pengangguran. Pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli dan investasi baru.

Baca Juga :  Kebijakan Fiskal Kontraktif : Pengertian dan Contoh

Metode tercepat adalah dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui proyek-proyek padat karya pemerintah. Para penganggur pasti tidak memiliki uang. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan dan memperoleh uang, maka kemungkinan besar mereka akan menghabiskan uang itu untuk konsumsi. Hasilnya, terjadi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, mereka yang sudah memiliki penghasilan lebih tinggi lebih cenderung menggunakan pemotongan pajak untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keuntungan yang paling penting adalah kebijakan fiskal ekspansif cenderung mengembalikan kepercayaan konsumen dan pebisnis. Mereka percaya pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri resesi. Hal ini penting bagi mereka untuk mulai belanja atau investasi lagi. Tanpa kepercayaan pada tim ekonomi pemerintah, semua orang akan memilih menyimpan uang mereka di Bank. Akibatnya ekonomi tidak bergerak.

Kekurangan Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pemotongan pajak mengurangi pendapatan pemerintah. Kebijakan ini menciptakan defisit anggaran yang bisa berakibat naiknya hutang pemerintah.

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia di era SBY dan era Jokowi), hutang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal.

Hutang diambil ketika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran yang dialokasikan, kata Sri Mulayani saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (22/4/2019).

APBN harus dilihat secara penuh. Di banyak negara, penerimaan selalu lebih kecil dari belanjanya. Dalam APBN, penerimaan itu estimasi atau perkiraan dengan memperhatikan kondisi eksternal sementara belanja itu fix. Sehingga APBN bisa mengalami defisit. Kalau defisit harus pinjam. Utang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal

sumber : Utang Adalah Konsekuensi Kebijakan Fiskal

Kembali menaikan tarif pajak ke tingkat normal harus dilakukan ketika ekonomi pulih untuk membayar utang. Kalau tidak, hutang pemerintah akan tumbuh ke tingkat yang tidak terkendali. Ketika rasio utang terhadap PDB lebih dari 100 persen, investor menjadi khawatir. Mereka membeli lebih sedikit obligasi, memicu suku bunga lebih tinggi. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan menaikan pajak seringkali merupakan langkah politik yang tidak populer.

Kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, jika perekonomian pulih dari resesi, biasanya pemerintah secara bertahap menghentikan kebijakan ini.