5 Instrumen Kebijakan Fiskal yang paling utama

Instrumen Kebijakan fiskal, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah
Secara umum, pemerintah memiliki dua instrumen kebijakan fiskal, yaitu, pengeluaran dan perpajakan. Dibandingkankan dengan perpajakan, pengeluaran pemerintah memiliki efek yang lebih signifikan.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol perekonomian negara tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk melakukan kebijakan ini, pemerintah memiliki banyak instrumen. Secara umum, ada dua instrumen kebijakan fiskal, yaitu, perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Dari keduanya, bisa dielaborasi menjadi lima.

Di dalam artikel ini kita akan membahas secara terperinci mengenai instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan ekonomi.

Pengertian kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, menggunakan instrumen berupa anggaran pemerintah dan sistem perpajakan. Kebijakan ini dikeluarkan dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan kata lain, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya.

Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu, kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kedua kebijakan ini akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalah ekonomi yang berbeda.

Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus ekonomi, untuk mencegahnya masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.

Kebijakan fiskal kontraktif dimaksudkan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diambil untuk mengerem laju inflasi. Instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi laju inflasi adalah menaikkan tarif pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau kombinasi keduanya.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah tool/alat yang digunakan oleh pemerintah c/q kementrian keuangan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap berada di jalur yang dikehendaki. Secara umum pemerintah memiliki dua instrumen kebijakan fiskal, yaitu, perpajakan dan anggaran pemerintah. Jika diperinci lebih dalam kita bisa melihat bahwa terdapat lima instrumen utama kebijakan fiskal, yaitu :

  1. Anggaran
  2. Perpajakan
  3. Pengeluaran Publik
  4. Pekerjaan Umum
  5. Hutang Publik.

1. Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang penting untuk menilai fluktuasi ekonomi.

Berbagai prinsip penyusunan anggaran telah dirumuskan oleh para ekonom, yang dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

  • Anggaran berimbang tahunan
  • Anggaran berimbang siklus
  • Anggaran kompensasi yang dikelola sepenuhnya

Berikut adalah penjelasan masing-masing secara rinci :

a. Anggaran berimbang Tahunan

Para ekonom klasik mengemukakan prinsip anggaran berimbang setiap tahun. Beberapa alasan penggunaan prinsip anggaran seimbang ini adalah sebagai berikut :

  • Mereka berpendapat bahwa harus ada keseimbangan dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
  • Mereka merasa bahwa sistem ekonomi yang ada secara otomatis mampu memperbaiki permasalah ekonomi.
  • Anggaran berimbang tidak akan menyebabkan depresi atau ledakan ekonomi.
  • Secara politis bagus karena mencegah terjadinya pengeluaran negara yang boros.
  • Jenis anggaran ini menjamin lapangan kerja penuh tanpa inflasi.
  • Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah harus meningkatkan pajak untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mengurangi pengeluaran untuk membuat anggaran seimbang.

Namun, prinsip ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

  • Ekonom klasik percaya bahwa anggaran berimbang bersifat netral. Dalam praktiknya, anggaran berimbang dapat bersifat ekspansif.
  • Mereka memiliki asumsi terciptanya kondisi lapangan kerja penuh dan penyesuaian otomatis melalui mekanisme pasar. Faktanya, mekanisme pasar tidak selalu berhasil dalam ekonomi modern.
  • Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa anggaran berimbang setiap tahun melibatkan beban pajak yang lebih rendah. Akibatnya, pemerintah kesulitan mencari dana untuk menyeimbangkan dengan pengeluaran yang semakin tinggi.

b. Anggaran berimbang siklis

Anggaran seimbang siklus artinya, menyusun anggaran surplus pada saat perekonomian sedang baik dan menggunakan penerimaan surplus untuk menghindari adanya hutang pemerintah. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami resesi, pemerintah menyusun anggaran defisit sedemikian rupa sehingga surplus anggaran selama periode awal inflasi diseimbangkan dengan defisit. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi daripada pendapatan akan dibiayai melalui pinjaman pemerintah.

Baca Juga :  Kebijakan Fiskal Kontraktif : Pengertian dan Contoh

Anggaran yang seimbang secara siklis dapat menstabilkan perekonomian. Selama periode inflasi dan kemakmuran, pengeluaran yang tinggi diatasi dengan menyusun anggaran surplus, sementara selama resesi digunakan anggaran defisit untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Kelebihan instrumen kebijakan fiskal menggunakan anggaran berimbang siklis ini adalah :

  • Pemerintah dapat dengan mudah menyesuaikan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
  • Kebijakan ini berfungsi dengan baik di segala situasi, seperti, depresi, inflasi, ledakan ekonomi dan resesi.

Namun, kelemahannya adalah anggaran yang seimbang secara siklis hanya menjamin stabilitas tetapi tidak memberikan jaminan bahwa sistem akan distabilkan pada tingkat pekerjaan penuh.

c. Anggaran Kompensasi yang Dikelola sepenuhnya

Kebijakan anggaran seperti ini menyiratkan penyesuaian yang disengaja dalam bidang perpajakan, pengeluaran, pendapatan dan pinjaman pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pekerjaan penuh tanpa inflasi.

Sistem anggaran ini hanya memberikan peran sekunder ke saldo anggaran. Sistem ini meletakkan penekanan pada pemeliharaan lapangan kerja penuh serta stabilitas harga barang dan jasa. Dengan prinsip ini, pertumbuhan hutang pemerintah dan masalah pembayaran bunga dapat dengan mudah dihindari.

Anggaran kompensasi yang dikelola sepenuhnya mendapatkan banyak kritik para ekonomi karena alasan-alasan berikut :

  • Sistem ini menganggap bahwa pemerintah harus memberikan jaminan menyeluruh terhadap pengangguran.
  • Kebijakan ini tidak berjalan otomatis.
  • Kebijakan ini membawa gejolak politik karena menunda implementasi langkah-langkah fiskal yang tepat.
  • Suatu negara bisa menanggung beban hutang dalam jangka panjang.
  • Kebijakan ini merupakan kelambatan yang berkepanjangan yang dalam praktiknya memiliki efek yang mengganggu perekonomian.

2. Perpajakan

Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat yang dimiliki oleh pemerintah. Menggunakan sistem perpajakan sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat mempengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi.

a. Kebijakan pajak untuk mencegah resesi

Untuk mencegah terjadinya kelesuan ekonomi, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal dengan cara menurunkan tarif pajak. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan pendapatan individu, meningkatkan konsumsi dan investasi.

Penurun pajak pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang efektif mengatasi deflasi. Dalam hal ini, pemerintah biasanya akan mengurangi tarif pajak komoditas seperti cukai, pajak penjualan, dan bea impor. Sebagai hasil dari turunnya tarif pajak ini, konsumsi akan naik. Selain itu, pengurangan pajak penghasilan perusahaan dan pribadi bisa juga mengatasi kecenderungan kontraksi dalam perekonomian.

Penurunan pajak dipercaya merangsang konsumsi dan investasi. Secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran, karena perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memenuhi naiknya permintaan. Namun, jika penurunan tarif pajak dilakukan secara agresif, maka konsumen dan investor kemungkinan akan menunda pengeluaran mereka untuk mengantisipasi penurunan pajak lebih lanjut. Lebih jauh lagi, penurunan tarif pajak akan menciptakan masalah dalam anggaran pemerintah. Pendapatan pemerintah akan turun sehingga kesulitan membiayai program-programnya.

b. Kebijakan Pajak untuk mengatasi Inflasi

Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi laju inflasi adalah sistem perpajakn. Kebijakan untuk menaikan tarif pajak dilakukan untuk mengerem konsumsi yang berlebihan. Untuk tujuan ini, pajak pengeluaran dan cukai dapat dinaikkan.

Tarif pajak dapat dinaikkan selama tidak menghambat investasi baru. Pajak penghasilan pribadi yang progresif dan pajak atas rejeki nomplok (misal, undian) sangat efektif untuk mengurangi tekanan inflasi.

Pajak ekspor dinaikkan untuk membatasi barang keluar, sementara itu, pajak impor diturunkan, sehingga arus impor komoditas penting naik. Meningkatnya impor komoditas penting dari negara lain akan berdampak menurunkan harga barang dan jasa.

Struktur pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membebani kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi dan sebaliknya memberi manfaat bagi kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, harus dilakukan kehati-hatian agar penggunaan instrumen kebijakan fiskal pemerintah tidak menimbulkan goncangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga :  7 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, Beserta Contoh

3. Pengeluaran pemerintah

Partisipasi aktif pemerintah dalam kegiatan ekonomi telah membuat belanja pemerintah sebagai garis depan di antara instrumen kebijakan fiskal yang lainnya.

Alokasi pengeluaran pemerintah yang baik dapat memiliki efek lebih langsung pada tingkat kegiatan ekonomi dibandingkan menggunakan instrumen pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan memiliki efek berganda terhadap pendapatan, output, dan lapangan kerja. Sebaliknya, pengurangan pengeluaran publik dapat mengurangi tingkat aktivitas ekonomi sehingga menahan laju inflasi.

a. Pengeluaran pemerintah untuk mengatasi Inflasi

Faktor penyebab inflasi yang paling dasar adalah permintaan agregat yang berlebihan. Tingkat konsumsi maupun pengeluaran investasi swasta sangat tinggi. Dalam keadaan ini, penggunaan instrumen kebijakan fiskal akan bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, beberapa proyek pemerintah akan dibatalkan atau ditunda. Harus diperhatikan dengan cermat bahwa pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, tidak boleh ditunda atau dibatalkan, karena hal itu dapat memperburuk bahaya inflasi.

Pengurangan proyek-proyek pemerintah yang tidak produktif dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dalam perekonomian. Tetapi kebijakan seperti itu benar-benar sulit dari sudut pandang ekonomi dan politik. Namun, pemerintah dapat memvariasikan alokasi pengeluarannya untuk mengatasi tekanan inflasi sampai batas tertentu.

b. Pengeluaran pemerintah untuk mencegah resesi

Ketika perekonomian mengalami kelesuan, maka pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal berupa meningkatkan pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah yang besar sangat membantu untuk mengangkat ekonomi keluar dari stagnasi.

Pada saat kelesuan ekonomi, permintaan yang rendah adalah akibat dari konsumsi swasta yang lamban dan investasi yang rendah. Oleh karena itu, dapat diatasi dengan cara meningkatakan belanja pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa akan naik. Naiknya permintaan akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih baik.

4. Pekerjaan Umum

Seperti dijelaskan di atas, pengeluaran pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling signifikan diantara instrumen yang lain. Ada dua bentuk pengeluaran yaitu, Pekerjaan umum dan pembiayaan rutin. Yang termasuk pengeluaran untuk pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, rel kereta api, sekolah, gedung pemerintahan, bandara, rumah sakit, saluran irigasi dan lain-lain. Pembayaran rutin adalah pembayaran seperti bunga utang, subsidi, pensiun, gaji pegawai, jaminan sosial, dan lain-lain. Pengeluaran untuk aset modal (pekerjaan umum) disebut belanja modal.

Menurut teori ekonomi Keynes, program pekerjaan umum adalah instrumen anti-resesi yang paling signifikan. Keynes memiliki keyakinan yang kuat bahwa program pekerjaan umum sangat penting sehingga ia mengatakan bahwa bahkan proyek yang sama sekali tidak produktif seperti membangun taman dapat berkontribusi mengatasi resesi.

Pekerjaan umum bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam situasi kelesuan ekonomi karena alasan berikut :

  • Program-program ini menyerap tenaga kerja yang besar.
  • Lapangan kerja yang banyak akan meningkatkan pendapatan, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan dengan demikian merangsang permintaan barang konsumsi.
  • Membantu menciptakan aset modal yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial seperti jalan, kanal, pembangkit listrik, bangunan, irigasi, pusat pelatihan dan taman umum dan lainya.
  • Memberikan insentif yang kuat untuk pertumbuhan industri yang umumnya dilanda keadaan depresi.

5. Utang Pemerintah

Utang pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang bisa digunakan untuk melawan inflasi dan deflasi. Jika dikontrol baik akan menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja.

Pinjaman pemerintah bisa berasal dari berbagai sumber, baik itu lembaga multilateral, bank, non bank bahkan individu.

a. Pinjaman dari non Bank

Ketika pinjaman pemerintah berasal dari publik non-bank melalui penjualan obligasi, uang dapat mengalir keluar dari konsumsi atau tabungan atau investasi swasta. Akibatnya, efek operasi utang terhadap pendapatan nasional akan bervariasi dari situasi ke situasi. Jika skema penjualan obligasi dari pemerintah menarik, orang-orang akan terdorong untuk mengurangi konsumsi mereka dan menggunakannya untuk membeli obligasi pemerintah. Pinjaman pemerintah seperti ini cenderung tidak menimbulkan inflasi. Salah satu surat berharga yang dijual pemerintah untuk membiayai defisit anggaran adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Baca Juga :  Cost Push Inflation : Pengertian, Penyebab, Contoh

Ketika uang untuk pembelian obligasi pemerintah berasal dari tabungan masyarakat, utang pemerintah ini juga tidak memicu inflasi. Seandainya tidak dipinjam pemerintah, dana ini akan digunakan untuk investasi swasta. Artinya, uang hanya berpindah dari saluran satu ke yang lain dengan efek kuantitatif yang sama saja pada pendapatan nasional .

Jika obligasi pemerintah dibeli oleh individu dan lembaga bukan bank dengan menggunakan uang yang disimpannya, akan ada tambahan bersih untuk aliran sirkuler pengeluaran. Akibatnya, tekanan inflasi kemungkinan akan tercipta. Tetapi dana dari sumber ini biasanya tidak tersedia dalam jumlah yang besar. Implikasi utamanya adalah bahwa pinjaman dari non-bank lebih menguntungkan dalam periode inflasi dan tidak diinginkan dalam fase depresi.

b. Pinjaman dari Sistem Perbankan

Pemerintah juga dapat meminjam dari lembaga perbankan. Selama masa depresi, pinjaman seperti itu sangat efektif. Dalam periode ini, bank memiliki cadangan uang tunai yang berlebihan dan komunitas bisnis swasta tidak mau meminjam dari bank karena mereka menganggap itu tidak menguntungkan.

Ketika kelebihan uang tunai yang tidak digunakan oleh swasta dipinjamkan ke pemerintah, hal itu menyebabkan tambahan bersih pada aliran sirkuler dan cenderung meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pinjaman dari lembaga perbankan memiliki efek yang diinginkan dan disukai khususnya pada periode depresi ketika uang pinjaman digunakan untuk membiayai program pekerjaan umum.

Sebaliknya, pinjaman dari sumber ini susah didapat pada saat kegiatan ekonomi sedang meningkat, karena uang digunakan swasta. Karena permintaan barang dan jasa sangat tinggi, yang disebabkan oleh ekspektasi laba tinggi dalam bisnis.

Dalam situasi ini, uang di Bank-bank, sudah dipinjam oleh pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga, Bank tidak memiliki cadangan kas berlebih. Sulit untuk meminjamkan kepada pemerintah.

Jika itu dilakukan, maka mengurangi pinjaman mereka ke bisnis swasta. Hal ini menyebabkan jatuhnya investasi swasta. Karena naiknya pengeluaran pemerintah disertai oleh pengurangan investasi swasta, tidak akan ada dampak signifikan terhadap pendapatan dan lapangan pekerjaan nasional. Jadi, pinjaman dari lembaga perbankan hanya memiliki efek yang baik dalam situasi depresi tetapi tidak baik atau memiliki efek netral selama periode inflasi.

c. Meminjam dari cadangan kas

Pemerintah dapat memanfaatkan saldo kas yang disimpan di kas untuk membiayai defisit anggaran. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pasokan uang sehingga menyebabkan inflasi. Tetapi, secara umum, saldo kas biasanya kecil sehingga tidak memiliki efek yang signifikan.

d. Pencetakan Uang

Mencetak uang yaitu pembiayaan defisit adalah metode pengeluaran pemerintah lainnya untuk memobilisasi sumber daya tambahan yang dimiliki pemerintah. Saat uang baru dicetak, maka akan meningkatkan kelebihan pasokan. Dengan demikian, bentuk pinjaman pemerintah seperti ini dikatakan sangat memicu inflasi.

Pembiayaan defisit memiliki efek yang baik selama depresi karena membantu meningkatkan tingkat pendapatan dan pekerjaan tetapi berefek buruk pada saat inflasi. Melalui instrumen ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan sumber daya tambahan dengan biaya minimum tetapi juga dapat menciptakan efek moneter yang sesuai seperti suku bunga rendah dan suplai uang mudah dan akibatnya sistem ekonomi cenderung bangkit dengan cepat dari resesi.

Kesimpulan

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah memiliki senjata yang disebut isntrumen kebijakan fiskal. Kebijakan ini bersanding satu sama lain dengan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, kalau di indonesia yaitu Bank Indonesia.

secara umum terdapat dua instrumen kebijakan fiskal, yaitu, pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Keduanya diatur sedemikian rupa sesuai kepentingannya. Kebijakan fiskal yang kepentingannya untuk mendorong perekonomian disebut kebijakan fiskal ekspansif, sebaliknya, kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menekan laju inflasi disebut kebijakan fiskal kontraktif.