Katamasa

BPUPKI : Sejarah Pembentukan, Anggota, Tujuan, Pembubaran

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah lembaga yang berperan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Chōsa-kaiDokuritu Zyunbi Tyoosa-kai.

BPUPKI dibentuk oleh Jepang sebagai realisasi janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia kelak di kemudian hari.

Pembentukan BPUPKI akan menjadi wahana lahirnya Indonesia merdeka di bawah ketua Dr. Radiman Wedyodiningrat.

Pada artikel ini kita akan membahasa sejarah BPUPKI tentang bagaimana latar belakang pembentukan, siapa saja anggota lembaga ini, tujuan pembentukan, serta kapan pembubarannya. Selamat membaca.

Latar Belakang BPUPKI

Tanggal 7 sepetember 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.

Latar belakang janji Koiso adalah kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI?

Jepang menyadari bahwa kekalahan mereka dalam perang Pasifik semakin mendekati kenyataan.

Jadi, janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia adalah strategi Jepang. Mereka berharap rakyat Indonesia menganggap tentara Sekutu sebagai penyerbu negara, dan ikut berperang bersama Jepang.

Sebagai realisasi janji Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 pemimpin pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan akan membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Badan yang akan dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang ini diberi nama Dokuritsu Junbi Cosakai disebut juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BPUPKI oleh pemerintahan militer Jepang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25.

Kedua komando AD ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. Oleh karena itu, pembentukan Badan penyelidik ini hanya dilakukan untuk kedua wilayah tersebut.

Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang berada di bawah komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa.

Latar belakang pembentukan BPUPKI tertulis dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945.

Maklumat No. 23 dikeluarkan karena Jepang menyadari kedudukan militernya sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu.

Dengan demikian, pembentukan badan penyelidik kemerdekaan ini oleh Jepang bukanlah benar-benar niat Jepang untuk merealisasikan janji kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BPUPKI adalah strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu mereka dalam perang.

Jepang berharap, dengan sisa-sisa kekuatannya ditambah kekuatan rakyat Indonesia, mereka bisa mempertahankan politik kolonialnya.

Pembentukan BPUPKI

Kapan tanggal pembentukan BPUPKI?

Jenderal Kumakichi Harada sudah mengumumkan Pembentukan BPUPKI sudah pada tanggal 1 Maret 1945.

Namun, pembentukan BPUPKI baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945.

Pengumuman pembentukan BPUPKI pada saat peringatan upacara hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal berapa?

Setelah badan penyelidik ini secara resmi terbentuk, dilakukan upacara peresmian dan pelantikan anggota yang berlangsung di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945.

Upacara peresmian dan pelantikan anggota juga dihadiri oleh dua orang pejabat Jepang, yaitu Jendral Itagaki dan Letnan Jendral Nagano.

Pada upacara peresmian dan pelantikan anggota, pengibaran bendera jepang dilakukan oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, sedangkan pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Royohiko Masuda.

Baca juga : Sejarah Pembentukan BPUPKI dan Lahirnya Pancasila

Tujuan Pembentukan BPUPKI

Apa tujuan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang?

Tujuan pembentukan badan penyelidik ini adalah sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia.

Namun, janji Jepang itu sebenarnya bertujuan untuk memperoleh simpati rakyat Indonesia sehingga membantu mereka dalam perang pasifik melawan sekutu.

Sementara bagi Indonesia, tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Tugas BPUPKI

Apa tugas BPUPKI?

Tugas lembaga yang dibentuk Jepang ini adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Sidang-Sidang BPUPKI

Badan penyelidik kemerdekaan Indonesia ini mengadakan dua kali masa persidangan resmi. Selain itu, juga ada pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil yang dibentuk kemudian.

Di bawah ini adalah penjelasan masa sidang dan hasilnya :

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Anggota badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersamaan dengan upacara seremonial pembukaan masa sidang pertama BPUPKI.

Sidang pertama BPUPKI dilakukan di gedung Chuo Sangi In. Gedung ini pada zaman Belanda digunakan sebagai gedung Volksraad (semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda). Kini gedung itu dinamai Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta.

Selain dihadiri seluruh anggota, upacara pelantikan anggota dan pembukaan masa sidang pertama BPUPKI ini dihadiri pula oleh dua orang pembesar militer jepang, yaitu : Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun, keduanya tidak lagi hadir pada masa persidangan resminya itu sendiri.

Meskipun pembukaan sidang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, masa persidangan resmi baru dimulai keesokan harinya.

Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung selama 4 hari sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.

Agenda sidang BPUPKI pertama adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Agenda sidang BPUPKI pertama diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yang disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”).

Baca Juga : Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan agenda merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum merumuskan konstitusi, rumusan dasar negara Republik Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu.

Dasar Negara dirumuskan terlebih dahulu karena dasar negara akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara sangat besar. Setidaknya ada 4 tokoh BPUPKI yang memiliki peran besar dalam perumusan dasar negara, yaitu :

  1. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
  2. M. Yamin
  3. Soepomo
  4. Soekarno

Dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lontaran pertanyaan Dr. Radjiman keada peserta sidang.

Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua sidang mengajukan pertanyaan : “Apa Dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Jika Dr. Radjiman tidak mengajukan pertanyaan bersejarah ini, mungkin pidato-pidato dasar negara tidak akan pernah ada.

Untuk menjawab pertanyaan ketua sidang, banyak anggota mendapatkan kesempatan berbicara untuk menyampaikan pandangannya.

Umumnya, kita disuguhi bahwa ada 3 pembicara yang memberikan pidato tentang dasar negara :

Pidato Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Moh. Yamin mendapat giliran berpidato pada hari pertama sidang, tanggal 29 Mei 1945. Pada pidatonya, Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu :

  1. Peri Kebangsaan.
  2. Peri Kemanusiaan.
  3. Peri Ketuhanan.
  4. Peri Kerakyatan.
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain berpidato, Moh. Yamin juga menyampaikan rumusan 5 dasar negara secara tertulis, yaitu :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
  3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu :

  1. Negara individualistik, yaitu negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H. J. Laski.
  2. Negara golongan (class theori), yaitu negara yang terdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin.
  3. Negara Integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi berdiri di atas kepentingan bersama sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Untuk negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan diterapkannya negara integralistik (negara persatuan), yaitu negara satu untuk semua orang.

Selain itu, Mr. Soepomo juga mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Paham Persatuan.
  2. Perhubungan Negara dan Agama.
  3. Sistem Badan Permusyawaratan.
  4. Sosialisasi Negara.
  5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada hari terakhir masa sidang pertama BPUPKI, Ir. Soekarno mendapatkan giliran berpidato.

Dalam pidatonya, Bung Karno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
  3. Mufakat atau Demokrasi.
  4. Kesejahteraan Sosial.
  5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Rumusan dasar negara usulsan Bung Karno diberi nama Pancasila.

Pancasila dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila, yaitu :

Trisila tersebut bila diperas lagi dapat menjadi Ekasila, yaitu : gotong royong.

Catatan Penting Lahirnya Pancasila

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena hari itu adalah hari di mana Bung Karno menyampaikan Pancasila untuk pertama kalinya.

Namun, sampai hari ini masih bertahan kontroversi tentang siapa sebenarnya yang pertama kali mengemukakan Dasar Negara Pancasila.

Kontroversi ini bertahan bukan karena fakta sejarahnya tidak jelas, namun semata-mata ego politik. Tidak mau mengakui kebenaran hanya karena kebenaran itu akan membuat kebesaran tokoh politik yang tidak disukainya.

Namun, fakta hari lahir Pancasila sedikit demi sedikit menemui titik terang dengan sudah ditemukannya dokumen-dokumen otentik, yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Dari penelitian terhadap naskah-naskah itu ditemukan fakta bahwa :

Baca Selengkapnya : Akhir Polemik Hari Lahir Pancasila

Pembentukan Panitia Sembilan

Para peserta sidang bergemuruh mendengarkan pidato Bung Karno tentang dasar negara. Pidato dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu sekaligus mengakhiri masa sidang pertama BPUPKI.

Setelah bermusyawarah, sidang menyepakati Pancasila usulan Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945 inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Badan penyelidik ini kemudian menjalani masa reses persidangan selama satu bulan lebih.

Sebelum memulai masa reses, terbentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil itu diberi nama “Panitia Sembilan“.

Panitia Sembilan bertugas untuk mengolah lebih lanjut redaksional dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati berdasarkan pidato Bung Karno.

Ketua Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi wakilnya. Sementara anggota lainnya adalah gabungan dari golongan Islam dan golongan nasionalis.

Siapa saja anggota panitia kecil (Panitia Sembilan)?

Berikut adalah Daftar anggota Panitia Sembilan :

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzaki
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis.

Tugas Panitia Sembilan adalah merumuskan redaksional Dasar Negara berdasarkan pidato Soekarno yang telah disepakati sebagai dasar negara.

Setelah melalui pembicaraan yang alot antara, akhirnya pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945 mereka berhasil membuat draft rumusan dasar negara Republik Indonesia.

Rumusan dasar negara hasil Panitia Sembilan kemudian lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Setelah draft rumusan dasar negara berhasil dibuat, Ir. Soekarno (sebagai ketua Panitia Sembilan) melaporkannya dalam sidang anggota.

Laporan itu berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta.

Rumusan dasar negara Republik Indonesia menurut Piagam Jakarta adalah :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Draft rumusan dasar negara itu diterima kemudian akan dimatangkan lagi pada masa sidang kedua BPUPKI, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945.

Selain pertemuan-pertemuan anggota Panitia Sembilan, pada masa reses itu, terjadi juga pertemuan tidak resmi yang diikuti oleh 38 orang anggota.

Pertemuan tidak resmi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno itu membicarakan mengenai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari persidangan tidak resmi ini kemudian dibahas kembali pada masa sidang kedua BPUPKI (10 Juli-17 Juli 1945).

Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945)

Masa sidang kedua BPUPKI berlangsung antara tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 17 Juli 1945.

Agenda sidang BPUPKI kedua ini adalah untuk membahas :

Dalam masa sidang kedua BPUPKI ini, seluruh anggota terbagi menjadi panitia-panitia kecil.

Panitia-panitia kecil pada masa sidang kedua BPUPKI, antara lain :

Dalam persidangan panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, terbentuk lagi panitia kecil di bawahnya yang memiliki anggota sebanyak 7 orang, yaitu :

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Panitia kecil baru ini memiliki tugas khusus untuk merancang isi Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 13 Juli 1945, persidangan panitia Perancang Undang-Undang Dasar (yang diketuai Soekarno) membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya tersbut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno membacakan laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno.

Dalam laporan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibacakan Ir. Soekarno tersebut, tercantum tiga masalah pokok yaitu :

  1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis (Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
  2. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.
  3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
  4. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.
  5. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Direncanakan bahwa konsep naskah pernyataan/proklamasi kemerdekaan negara Indonesia akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta.

Sementara itu, konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Sementara itu, masih terjadi perdebatan antar peserta sidang tentang penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia yang akan dibentuk.

Akhirnya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.

Jadi, hasil sidang kedua BPUPKI adalah rumusan pernyataan kemerdekaan, rumusan pembukaan UUD, dan rumusan batang tubuh UUD yang mencakup wilayah negara Indonesia, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, serta bahasa nasional.

Hasil Sidang BPUPKI

Selama menjalani dua kali masa sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi pada masa reses, Badan penyelidik ini menghasilkan banyak keputusan.

Hasil sidang BPUPKI ini akan menjadi tonggak awal bagi terbentuknya negara Indonesia merdeka.

Apa hasil paling penting dari sidang BPUPKI?

Secara garis besar, hasil paling penting dari sidang-sidang BPUPKI baik resmi maupun tidak resmi adalah rumusan awal dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 (pembukaan dan batang tubuh).

Anggota BPUPKI

Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat.

Pada masa sidang kedua BPUPKI ((10 Juli-17 Juli), pemerintah Jepang menambahkan 6 orang anggota bangsa Indonesia lagi. (daftar lengkap anggota).

Ketua dibantu oleh 2 orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Selanjutnya juga dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang.

Badan Tata Usaha ini diketuai oleh Raden Pandji Soeroso dibantu oleh wakil ketua, yaitu, Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang).

Anggota BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah

  1. Itibangase Yosio
  2. Matuura Mitukiyo
  3. Miyano Syoozoo
  4. Tanaka Minoru
  5. Tokonami Tokuzi
  6. Itagaki Masumitu
  7. Masuda Toyohiko
  8. Ide Teitiroo

Dari no 2 sampai 7 adalah anggota istimewa dari bangsa Jepang. Mereka tidak mempunyai hak suara.

Pembubaran BPUPKI

Pembubaran BPUPKI dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Hasil sidang-sidang BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota sebanyak 21 orang.

Anggota PPKI adalah perwakilan berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, yaitu : 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, 1 orang dari etnis Tionghoa.

Sharing is caring